Jakarta – Bambang Haryo Soekartono bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI lainnya berkunjung ke kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Subang Smartpolitan, didampingi Dirjen Perindustrian.
Kunjungan kerja (kunker) juga dihadiri operator Subang Smartpolitan salah satu direksi dari kawasan industri tersebut.
Kawasan industri ini dibangun mulai perencanaaan tahun 2017, groundbreaking tahun 2020 dan target panyelesaian di semester III tahun 2023 untuk luasan 400 ha dari total 2700 ha yang seharusnya sudah selesai semua infrastrukturnya fasilitas publik dan sebagainya untuk kepentingan industri dan industri sudah sepenuhnya menempati lahan 400 ha tersebut.
“Tapi hingga saat ini infrastruktur di lahan 400 ha yang dibiayai oleh Kementerian Perindustrian dengan anggaran 5 T yang sudah diinvestasikan di kawasan industri tsersebut penyelesaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditentukan,” kata Bambang Haryo dikutip dalam akun instagram pribadinya @bambangharyos.
Proyek Strategis Nasional kawasan industri Subang Smartpolitan ini seharusnya terintegrasi dengan kawasan Pelabuhan Patimban yang berjarak sekitar 60 km dan terintegrasi dg Bandara Kertajati sepanjang 80km.
“Ini pasti akan sangat sulit untuk bisa terintegrasi dengan baik karena seharusnya kawasan industri kurang tepat bila jarak lebih dari 5 km serta tidak boleh lebih dari 10 km baik menuju ke pelabuhan laut (Patimban) maupun Bandara kertajati,” jelasnya.
Karena, lanjut dia, akses jalan dari kawasan industri menuju ke pelabuhan patimban sangat sempit dan jalannya rusak akhirnya pemerintah membangunkan jalan tol dari patimban menuju ke kawasan industri tersebut yang langsung dihubungkan dengan jalan tol dengan jarak 50km biaya sebesar 5,03 T, tapi jarak 50 km ini sangatlah jauh yang mengakibatkan ongkos logistik menjadi mahal, keselamatan dan keamanan logistk akan menjadi semakin rentan/riskan.
“Demikian juga menuju ke bandara kertajati jaraknya 80 km sangatlah jauh. Ini merupakan suatu evaluasi bahwa ke depannya bila kita membangun integrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan laut dan bandara harus dekat, tidak boleh terlalu jauh seperti yang terjadi di 3 PSN yang dibangun pada saat pemerintahan Kabinet Indonesia Maju,” tuturnya.
Editor: Poppy RakhmawatyReporter: Poppy Rakhmawaty
