Banda Aceh – Penataan arsip di tingkat gampong menjadi perhatian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban yang tidak tersimpan dengan baik berisiko sulit ditemukan ketika dibutuhkan, terutama saat terjadi pergantian keuchik maupun pemeriksaan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Cut Azharida, mengatakan persoalan penataan arsip masih ditemukan di tingkat gampong. Dokumen kegiatan terkadang tidak tersusun secara sistematis sehingga menyulitkan aparatur ketika harus menelusuri kembali arsip lama.
Menurutnya, dokumen pemerintahan perlu disimpan secara tertib karena masa penggunaannya tidak hanya sebatas saat kegiatan berlangsung. Arsip pertanggungjawaban bahkan dapat dibutuhkan kembali bertahun-tahun setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan.
“Pada saat pergantian keuchik, terkadang arsipnya tidak jelas. Tidak tertata rapi, bahkan tidak menggunakan kode klasifikasi sehingga dokumennya bercampur,” kata Cut Azharida, Jumat (20/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mulai memperkuat pembinaan dan pelatihan kearsipan bagi aparatur gampong. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan dokumen dapat berjalan lebih tertib, mulai dari penciptaan, pengelompokan, penyimpanan hingga penemuan kembali arsip.
Cut Azharida menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan penyimpanan dokumen ketika terjadi pergantian kepemimpinan gampong. Arsip yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyulitkan aparatur berikutnya ketika membutuhkan dokumen untuk keperluan administrasi maupun pemeriksaan.
Karena itu, dinas berupaya mendorong penggunaan sistem kearsipan yang lebih teratur, termasuk melalui digitalisasi dokumen. Dengan penyimpanan digital yang tertata, arsip diharapkan lebih mudah ditelusuri dan tidak bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik.
Selain pembinaan di tingkat gampong, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga terus mendorong penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh.
Menurut Cut Azharida, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola administrasi yang lebih tertib dan efisien. Arsip yang tersimpan dengan baik akan membantu aparatur mempertanggungjawabkan kegiatan sekaligus memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















