Banda Aceh – Forum Koordinasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA) meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2026.
Ketua FKPPA, Polem Muda Ahmad Yani atau yang akrab Polem, mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem agar memprioritaskan anggaran kesehatan masyarakat dibandingkan kepentingan politik anggaran di parlemen.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Polem menilai kebutuhan pembiayaan JKA saat ini berada dalam kondisi mendesak.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh melakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh, termasuk memangkas alokasi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2026 yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Menurut Polem, anggaran pokir tidak memberi dampak langsung sebesar manfaat pada masyarakat melalui program JKA.
Ia menegaskan, pemerintah harus lebih mengutamakan perlindungan kesehatan rakyat miskin melalui pembiayaan program-program yang bersifat politis.
“Kebutuhan terhadap pemenuhan anggaran JKA 2026 jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan proyek bagi-bagi pokir anggota DPRA yang tidak ada manfaat langsungnya untuk rakyat,” kata Polem.
FKPPA juga menilai langkah penyelamatan JKA sangat mungkin karena pimpinan DPRA berasal dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah.
Dengan komposisi politik tersebut, Polem meyakini Gubernur Aceh memiliki ruang yang cukup besar untuk membangun kesepahaman politik dalam merasionalisasi anggaran.
Ia menekankan bahwa keberanian politik atau political will dari seorang kepala daerah sangat menentukan masa depan program JKA.
Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kebijakan yang berpihak langsung kepada kebutuhan dasar rakyat, terutama akses layanan kesehatan.
“Pemerintah Aceh harus menunjukkan keberanian politik untuk menyelamatkan program kesehatan rakyat. Jangan sampai masyarakat miskin kehilangan akses berobat hanya karena pemerintah gagal mengatur prioritas anggaran,” ujarnya.
Desakan FKPPA itu sejalan dengan pernyataan anggota DPRA Martini yang sebelumnya meminta Pemerintah Aceh memperjelas basis data penerima JKA.
Martini juga mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang JKA agar program tersebut tepat sasaran.
Martini menilai persoalan data penerima menjadi salah satu faktor yang membuat pembiayaan JKA terus menghadapi tekanan anggaran.
Ia meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan supaya bantuan kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Selain meminta pemangkasan anggaran pokir, FKPPA turut mendukung langkah rasionalisasi premi JKA yang mulai diwacanakan Pemerintah Aceh.
Polem menilai kebijakan itu penting untuk mencegah tumpang tindih pembayaran premi kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, selama ini BPJS Kesehatan berpotensi menerima pembayaran ganda untuk kelompok masyarakat tertentu yang sebenarnya telah memperoleh jaminan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami mengapresiasi keberanian Gubernur Mualem yang mulai mendorong rasionalisasi premi angsuran JKA. Langkah ini penting agar BPJS Kesehatan tidak menerima pembayaran ganda dengan anggaran Askes yang sebenarnya sudah ada di APBN,” ujar Polem.
FKPPA juga meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi pembiayaan premi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pekerja perusahaan swasta.
Polem menilai kelompok tersebut umumnya telah memiliki jaminan kesehatan mandiri dari tempat mereka bekerja sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi menanggung premi mereka melalui APBA.
Dengan melakukan penyesuaian tersebut, Polem meyakini Pemerintah Aceh dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar.
Dana hasil penghematan itu kemudian dapat difokuskan untuk membiayai masyarakat miskin dan warga tidak mampu yang sangat bergantung pada program JKA.
“Premi kelompok ASN maupun pekerja perusahaan swasta tidak perlu lagi ditanggung melalui APBA. Pemerintah Aceh harus fokus membiayai masyarakat miskin dan warga tidak mampu agar mereka tetap mendapat layanan kesehatan yang layak melalui JKA,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh kebijakan anggaran seharusnya mengarah pada penguatan layanan publik, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.
Polem mengingatkan bahwa JKA selama ini menjadi salah satu program unggulan Aceh dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat.
Program tersebut telah membantu ribuan warga memperoleh layanan pengobatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan program JKA kerap menghadapi persoalan pembiayaan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang sangat bergantung pada program tersebut.
FKPPA menilai Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan persoalan anggaran terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Polem menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil keputusan strategis sebelum pembahasan APBA 2026 berlangsung lebih jauh.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena pemerintah terlambat mengambil langkah. Kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBA,” katanya.
Selain itu, FKPPA meminta seluruh unsur legislatif dan eksekutif di Aceh membangun komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan JKA.
Menurut Polem, program kesehatan rakyat tidak boleh menjadi alat tarik-menarik kepentingan politik.
Ia berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.
Dengan begitu, Pemerintah Aceh dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh masyarakat miskin memperoleh hak layanan kesehatan.
“Atas keterbatasan anggaran JKA yang terjadi saat ini, kami mendesak Gubernur Mualem segera mengambil tindakan konkret dengan memangkas anggaran pokir pimpinan DPRA tahun 2026 dan mengalokasikannya untuk kebutuhan JKA. Langkah itu penting agar seluruh masyarakat tidak mampu di Aceh tetap mendapat jaminan kesehatan dan bisa berobat dengan layak,” ungkap Polem.
FKPPA berharap Pemerintah Aceh segera membuka ruang dialog bersama DPRA, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar persoalan pembiayaan JKA dapat terselesaikan secara menyeluruh.
Polem menilai kolaborasi antarlembaga sangat penting supaya program kesehatan tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat sipil di Aceh juga mulai menyoroti pentingnya evaluasi belanja daerah yang tidak berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Mereka menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas.
FKPPA menegaskan bahwa penyelamatan JKA bukan hanya soal angka dalam APBA, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat Aceh untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Karena itu, Polem meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pembahasan anggaran daerah.
Menurutnya, langkah rasionalisasi anggaran akan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.
Ia berharap Gubernur Aceh segera mengambil keputusan strategis sebelum kondisi pembiayaan JKA semakin berat pada tahun mendatang.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
