Aceh Barat Daya – Sebagai lembaga adat yang memiliki legalitas kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam struktur pemerintahan Aceh, lembaga mukim dipercayakan menjadi ujung tobak dalam pembinaan kehidupan adat masyarakat Aceh.
Hal tersebut dikatakan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haythar saat membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim Se-Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), di Aula Arena Motel, Kamis, (8/6/2023).
Karena itu, katanya, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi mukim.
“Sebagai lembaga adat, kehadiran mukim harus benar benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wali Nanggroe.
Lebih tegas, Wali Nanggroe meyakini, sangat mungkin penataan pemerintahan mukim itu dilakukan dengan baik, untuk capaian pembangunan, penyelenggaraan adat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kegiatan lokakarya yang diselenggarakan hari ini, dapat memberi masukan tambahan untuk kesuksesan tujuan mengoptimalkan pemerintahan imum mukim,” kata Wali Nanggroe.
Terpisah, Ketua Forum Imum Mukim (FIM) Abdya, Muhammad Yasin Yusuf menyebutkan, kehadiran Wali Nanggroe tersebut adalah suatu kehormatan.
Yusuf juga memaparkan, tujuan dari acara lokakarya tersebut adalah demi mempertegas tupoksi imum mukim ditengah masyarakat.
“Tujuan acara ini sebagai wahana belajar bagi kami dari seluruh peserta yang hadir, kami menunggu sumbangan ide dan saran terkait pemerintahan kemukiman,” kata Yusuf.
