Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan Aceh 9, Dr. H. Irpannusir, S.Ag., S.E., M.I.Kom, menyatakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa.
Dukungan tersebut terhadap permintaan mahasiswa yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kembali mengalokasikan program beasiswa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program beasiswa bukan kebijakan baru.
Menurutnya, pemerintah daerah pada masa kepemimpinan Bupati Maksalmina hingga almarhum H. Azwir bersama Tgk Amran secara konsisten mengalokasikan anggaran beasiswa bagi mahasiswa.
“Tuntutan mahasiswa itu memang benar. Sejak pemerintahan Pak Maksalmina sampai almarhum H. Azwir/Tgk Amran, pemerintah daerah selalu mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa. Kalau pada pemerintahan saat ini belum muncul, tentu perlu kita dorong bersama agar program itu masuk dalam APBK,” kata Irpannusir, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, upaya menghadirkan kembali program beasiswa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah.
DPRK dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) juga harus aktif menyampaikan usulan tersebut kepada bupati agar pendidikan mendapat perhatian yang layak dalam penyusunan anggaran.
“Jangan semuanya menunggu instruksi bupati. DPRK dan SKPK juga perlu mendorong serta menyampaikan kepada bupati bahwa beasiswa merupakan program yang sangat urgen untuk dianggarkan,” ujarnya.
Irpannusir mengingatkan bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah.
Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada mahasiswa yang gagal menyelesaikan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya.
“Mahasiswa ini anak-anak kita, kader masa depan daerah. Jangan sampai ada yang tidak bisa menyelesaikan studi karena persoalan biaya,” tegasnya.
Pernyataan Irpannusir muncul setelah kalangan mahasiswa Aceh Selatan mendesak Pemkab menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata terhadap sektor pendidikan.
Desakan tersebut mengemuka di tengah besarnya APBK Aceh Selatan yang mencapai sekitar Rp1,322 triliun, sementara program beasiswa daerah bagi mahasiswa dinilai belum terlihat.
Mahasiswa berpendapat kemampuan fiskal daerah semestinya membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Dukungan dari anggota DPRA tersebut memperkuat dorongan agar Pemkab Aceh Selatan memasukkan kembali program beasiswa ke dalam kebijakan anggaran daerah.
Program tersebut sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
