Aceh Singkil – Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi agenda utama dalam pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman dengan Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, Kamis.
“Kemenkum Aceh dan Pemkab Aceh Singkil sepakat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pelindung masyarakat produk lokal,” Kata Meurah Budiman kepada Kantor Berita NOA.co.id, 13 Marer 2025.
Meurah juga menyampaikan sejumlah hal penting terkait dengan tugas dan fungsi hingga layanan Kantor Wilayah Kemenkum Aceh. Misalnya, Meurah mendorong lebih banyak kepala desa dari Singkil untuk mengikuti Peacemaker Justice Award (PJA), sebuah program yang membekali mereka dengan keterampilan mediasi dalam penyelesaian penyelesaian desa.
“Kami berharap tahun ini semakin banyak kepala desa dari Singkil yang ikut program ini agar penyelesaian masalah hukum semakin efektif. Karena kepala desa mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik hukum di tingkat akar rumput,” katanya.
Selain memperkuat peran mediator desa, Kemenkum Aceh juga mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa terpencil. Langkah ini, kata Meurah, akan mempermudah masyarakat mendapatkan akses hukum yang cepat dan terjangkau.
Di tengah modernisasi sistem hukum, Meurah juga menerapkan penerapan E-Harmonisasi, platform digital untuk menyelaraskan kebijakan hukum antar instansi. Sistem ini, kata dia, akan mempercepat proses pengesahan dan implementasi regulasi di tingkat daerah.
Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, menyambut baik inisiatif ini. Ia memastikan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar program-program tersebut dapat berjalan optimal.
“Kami berharap kegiatan ini bisa hebat, sehingga masyarakat semakin sadar hukum dan produk lokal terlindungi dengan baik,” kata Hamzah.
Dengan meningkatnya pemahaman hukum di tingkat desa, diharapkan penyelesaian penyelamatan menjadi lebih efisien dan pelindungan hukum bagi masyarakat Singkil semakin kuat.
Editor: Amiruddin. MK
