Home / Hukrim / Peristiwa

Selasa, 23 Desember 2025 - 15:14 WIB

Kejagung Lakukan Penahanan Mantan Kajari Enrekang

Farid Ismullah

Mantan Kepala Kejari Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P) yang saat ini menjabat Kepala Kejari Bangka Tengah, sebagai tersangka korupsi di wilayah Sulawesi Selatan. (Foto : NOA.co.id/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Mantan Kepala Kejari Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P) yang saat ini menjabat Kepala Kejari Bangka Tengah, sebagai tersangka korupsi di wilayah Sulawesi Selatan. (Foto : NOA.co.id/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan penahanan terhadap Tersangka P selaku Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, terkait perkara dugaan pidana penerimaan uang sebesar Rp840.000.000 dalam penanganan perkara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Senin (22/12).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Penahanan Tersangka P dilakukan setelah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, dokumen surat dan petunjuk, serta barang bukti yang diperoleh, Tersangka P dijerat dengan sangkaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka P dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan sejak 22 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Kejaksaan Agung,” Kata Anang Supriatna  dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita NOA.co.id, Selasa, 23 Desember 2025.

Baca Juga :  Kejagung Periksa Empat Orang Saksi Terkait Perkara Komoditi Emas

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Kejari Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P) yang saat ini menjabat Kepala Kejari Bangka Tengah, sebagai tersangka korupsi di wilayah Sulawesi Selatan.

“Dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang kurang lebih Rp840 juta bersama dengan tersangka lain berinisial SL,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Senin.

Anang mengungkapkan, penerimaan uang tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang periode 2021 hingga 2024.

Baca Juga :  Polda Aceh akan Segera Tuntaskan Kasus RS Regional Aceh Tengah

Penetapan Padeli sebagai tersangka, kata dia, berawal dari adanya laporan pengaduan.

“Kami segera tindak lanjuti. Tim intelijen langsung turun. Setelah itu dilakukan klarifikasi. Setelah cukup, diserahkan ke pengawasan, dan dari pengawasan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela,” katanya.

Kasusnya pun diserahkan kepada penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung untuk diusut.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Padeli otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Kejari Bangka Tengah.

Anang mengatakan bahwa Kejaksaan selalu menekankan setiap insan Adhyaksa agar wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Baca Juga :  Indonesia Serukan Kerja Sama Global Atasi Krisis Rohingya

“Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku,” katanya menegaskan.

Diketahui, Kejati Sulawesi Selatan menetapkan SL, seorang ASN pada Pemkab Enrekang yang diperbantukan sebagai arsiparis pada Kejari Enrekang, sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Baznas ini.

Modus operandi yang dilakukan SL adalah menerima sejumlah uang yang berasal dari pengembalian kerugian negara dari para tersangka sebelumnya.

Uang tersebut seharusnya disetor penuh ke Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejaksaan.

Namun, dari total dana yang dikuasai, ditemukan sejumlah uang sebesar Rp840 juta yang tidak disetor ke RPL dan SL hanya menyetorkan sebesar Rp1,1 miliar.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Muhammad Iswanto Dibebastugaskan dari Ka DPMPTSP

Daerah

TNI AL Embarkasi Logistik Hingga Gas Elpiji Kebutuhan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Sumatra

Hukrim

Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Banda Aceh Deportasi WN Pakistan

Hukrim

KPK : Pentingnya Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Teknologi

Banda Aceh

Teror Berkedok Wartawan, Penegak Hukum Diminta Segera Usut Pelaku

Internasional

Sekjen PBB Desak Penyelidikan atas Pembantaian di Lokasi Distribusi Bantuan Pangan

Hukrim

Tampang Kedua Oknum Jaksa Terjaring OTT KPK

Hukrim

Tim Rimueng Akhir Petualangan Bobby