Home / Nasional

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:04 WIB

KPK Angkat Suara Soal Megawati Masuk Target

Redaksi

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Foto: Abdurrahman/Noa.co.id

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Foto: Abdurrahman/Noa.co.id

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melihat afiliasi politik dalam memproses hukum kasus rasuah, baik dalam menetapkan tersangka atau memeriksa para saksi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat disinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri yang merasa sedang ditarget KPK.

“Sudah berulang kali kami sampaikan, KPK tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka, atau sedang diperiksa. Itu penekanan yang sekali lagi kami sampaikan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Tiga Tersangka Terkait Korupsi APD Kemenkes

Alex juga memastikan tidak ada kebijakan pimpinan KPK yang melihat dan mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik.

Baca Juga :  Hakordia 2024, KPK : Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju  

“Jadi saya pastikan, dari kebijakan pimpinan, kita tidak melihat atau tidak mengaitkan penanganan perkara di KPK itu dengan afiliasi politik tertentu,” kata Alex.

Megawati sebelumnya menyoal langkah hukum KPK memeriksa sejumlah politisi PDIP dalam perkara Harun Masiku. Salah satu yang disorot Megawati adalah pemeriksaan Sekjen Hasto Kristiyanto hingga adanya penyitaan barang-barang yang bersangkutan.

Baca Juga :  kasus Harun Masiku, KPK Tetapkan Dua Tersangka

Bahkan Presiden kelima RI ini menduga akan menjadi target KPK selanjutnya.

“Pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya, bla bla. Ya gue panggilin seluruh ahli hukum. Iya kan, enak saja,” kata Megawati saat berpidato di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Penulis: Abdurrahman

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Hukrim

Titik Panas Terdeteksi di Aceh Singkil, Satgas Gakkum Desk Karhutla: Perlu Pendekatan Hukum Kolaboratif Untuk Menindak Pelaku Korporasi

Nasional

Komnas HAM Ajak Anak Muda Ingat Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat

Nasional

Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS Dua, Normal Kembali Bulan Ini

Nasional

Menko Polhukam Ungkap Empat Tantangan Penyelenggaraan Birokrasi di Pemerintahan

Nasional

Kapolda Aceh Hadiri Rapim Polri 2026, Tekankan Peran Polri Jaga Stabilitas dan Dukung Program Pemerintah

Hukrim

JAM-Intelijen: Fungsi Intelijen Sebagai Penegakan Hukum dalam Pembangunan Nasional

Nasional

Tinjau Vaksinasi Akpol 97, Kapolri: Pertumbuhan Ekonomi Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

Nasional

Puluhan Pelaku UMKM Ikuti Workshop Cenderaloka, Jadi Jembatan untuk Perluas Pasar Hingga Nasional