KPU dan Bawaslu Diusulkan Gabung Jadi Badan Penyelenggara Pemilu - NOA.co.id
   

Home / Nasional

Selasa, 11 Juni 2024 - 08:17 WIB

KPU dan Bawaslu Diusulkan Gabung Jadi Badan Penyelenggara Pemilu

REDAKSI

Pengamat Politik Bagindo Togar Butar Butar (Foto: noa.co.id/FA)

Pengamat Politik Bagindo Togar Butar Butar (Foto: noa.co.id/FA)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan untuk digabung menjadi satu lembaga yang disebut Badan Penyelenggara Pemilu (BPP).

“Menurut saya sudah saatnya KPU dan Bawaslu menjadi satu dengan nama Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Ini akan membuat koordinasi lebih tepat, menghemat anggaran, dan menghindari benturan kerja antara KPU dan Bawaslu, serta menghindari terjadinya gesekan dominasi di antara keduanya,” kata pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar Butar Butar, kemarin.

Menurut Bagindo, dengan penggabungan ini, fungsi dan tugas akan lebih jelas jika menjadi satu BPP.

Baca Juga :  Pendeportasian 26 Warga Negara Bangladesh

“Dan itulah alasan mendasar ide penyatuan lembaga penyelenggara pemilu tersebut,” ucapnya

Dalam pandangan Bagindo, komposisi BPP tetap terdiri dari 7 komisioner, dengan rincian 4 komisioner sebagai penyelenggara dan 3 komisioner sebagai pengawas yang nantinya bertugas di bidang tertentu, seperti litigasi dan pendataan.

Untuk anggaran, Bagindo menyarankan agar disatukan, sehingga tidak ada lagi pembagian anggaran tersendiri untuk KPU dan Bawaslu.

“Sekretariat yang akan mengurus anggaran langsung dikendalikan pemerintah, bukan di bawah otoritas komisioner,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Aceh Tenggara Lepas 57 Jemaah Calon Haji

“Ini adalah ide yang belum ada di Indonesia, tetapi kita pikirkan demi efektivitas kinerja lembaga pemilu, koordinasi tugas yang jelas, penghematan, dan menghindari saling dominasi,” sambungnya.

Bagindo yakin bahwa penggabungan ini bisa menghemat setidaknya 30 persen anggaran. Bahkan koordinasi kerja akan lebih kuat. Jika koordinasi tidak intens akan mengganggu kinerja lembaga ini.

Ia menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang intens, yang akan lebih mudah jika KPU dan Bawaslu berada di satu gedung.

“Tidak ada lagi gedung KPU dan Bawaslu sendiri-sendiri. Gedung yang ada bisa dialihkan untuk keperluan lain. Satu gedung akan mempermudah komunikasi dan urusan partai politik,” tuturnya.

Baca Juga :  Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Ponpes dan Tempat Ibadah Se-Indonesia

Bagindo menyadari bahwa idenya mungkin akan mendapat penolakan dari berbagai pihak berkepentingan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar keputusan akhir dikembalikan ke DPR RI untuk membentuk Pokja yang akan membahas lebih lanjut usulan ini.

“Tapi paling tidak dari Sumsel ada yang memunculkan ide untuk kepentingan nasional. BPP ini akan efektif untuk perkembangan kemajuan demokrasi kedepan,” demikian Bagindo.

Penulis: Afrizal

Editor: Amiruddin MK

Share :

Baca Juga

Hukrim

Kasus Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng, Bareskrim Sita Aset Seninilai Rp700 Miliar

Nasional

Kejagung Menetapkan dan Melakukan Penahanan Tersangka BHL

Nasional

Resmikan Rumah Ibadah di Kepri, Kapolri: Bagian Etalase Kerukunan dan Toleransi Beragama

Nasional

Polri Amankan Opening Ceremony WWF Ke-10 di Bali

Hukrim

Empat Mantan Komisaris Garuda Diperiksa Dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional

Anugrah Adinata Syariah 2023, Pemerintah Aceh Sukses Raih Peringkat Pertama Katagori Keuangan Syariah

Hukrim

Kejagung RI kembali periksa tiga pegawai DJBC Terkait Perkara Impor Gula  

Nasional

Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Modus Terbanyak Jadi PMI Ilegal hingga PSK