Aceh Barat Daya — Polemik mencuat di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya menyusul sorotan publik terhadap minimnya peran lembaga tersebut dalam penanganan korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Ketua Jaringan Anek Syuhada (JASA) Kabupaten Abdya, Said Fadhli, menilai DPRK Abdya gagal menampilkan peran kelembagaan secara utuh di tengah situasi darurat kemanusiaan.
Ia mengkritik sikap para anggota dewan yang dinilai bergerak sendiri-sendiri dalam memberikan bantuan, tanpa komando resmi atau langkah terkoordinasi atas nama lembaga.
“Yang tampak di lapangan, bantuan yang disalurkan oleh anggota DPRK lebih bersifat personal, tidak membawa nama institusi. Ini menimbulkan kesan bahwa DPRK tidak punya sikap kolektif dalam menghadapi bencana. Seharusnya ada gerakan resmi yang terkoordinasi atas nama DPRK Abdya,” kata Said, Kamis (11/12/2025).
Lebih ironis, di saat masyarakat luas diminta untuk berdonasi demi membantu korban bencana di berbagai wilayah Aceh, para anggota DPRK justru terkesan berjalan sendiri-sendiri, bahkan dinilai apatis dalam merespons penderitaan warga terdampak.
“Rakyat diminta berpartisipasi, berdonasi, dan menunjukkan solidaritas kemanusiaan. Tapi di sisi lain, wakil rakyatnya justru terlihat pasif sebagai lembaga. Anggota DPRK seolah berjalan sendiri, tidak dalam satu barisan kepedulian,” ujarnya.
Katanya, bukan hanya masalah bantuan atau perhatian kepada korban yang terdampak langsung bencana, tetapi juga dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat Abdya di berbagai sektor, seperti ekonomi, distribusi logistik, dan layanan dasar.
Menurutnya, DPRK sebagai lembaga representasi rakyat tidak cukup hanya tampil melalui aksi individu. Dalam kondisi krisis seperti bencana alam, yang paling ditunggu masyarakat adalah kehadiran negara melalui institusi resminya, termasuk lembaga legislatif daerah.
“Publik tidak sedang menunggu foto-foto pribadi anggota DPRK di lokasi bencana. Yang masyarakat harapkan adalah kehadiran lembaga, keputusan politik yang berpihak, dan langkah nyata yang terstruktur. DPRK jangan jadi penonton,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya justru dinilai bergerak lebih cepat dan sistematis dalam merespons bencana.
Instruksi resmi dikeluarkan kepada para keuchik, aparatur gampong, hingga satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk penyaluran bantuan darurat kepada korban banjir dan longsor di sejumlah daerah terdampak di Aceh.
Langkah cepat Pemkab Abdya itu memperlihatkan adanya kepemimpinan birokrasi yang berjalan.
Sementara di bidang legislatif, publik justru tidak melihat adanya peran nyata DPRK sebagai lembaga yang semestinya menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Ironisnya, berbagai elemen masyarakat sipil seperti relawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, lembaga kemanusiaan, dan komunitas sosial justru sudah lebih dulu terjun ke lokasi bencana. Mereka melakukan penggalangan donasi, mengirim logistik, hingga membantu korban di pengungsian.
“Kita patut mengapresiasi relawan dan masyarakat sipil. Tapi justru di sinilah pertanyaannya, di mana DPRK sebagai lembaga? Mengapa tidak terlihat satu pun pernyataan resmi, posko DPRK, atau gerakan kolektif dewan?” ujar Said.
DPRK Abdya saat ini diketahui memiliki 25 anggota. Dengan jumlah tersebut, Said Fadhli menyebut seharusnya bukan hal sulit bagi DPRK membentuk satuan tugas atau tim respons kemanusiaan apabila memang ada kemauan politik.
“Cukup pimpinan DPRK mengeluarkan instruksi internal, bentuk tim kerja, lalu koordinasi dengan pihak terkait. Tapi yang muncul justru sunyi. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan kelembagaan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRK bukan hanya lembaga legislasi dan pengesahan anggaran, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
“Bencana adalah momentum pembuktian keberpihakan. Kalau di saat genting lembaga tidak hadir, meskipun tidak terjadi langsung di Abdya, lalu kapan lagi DPRK ingin disebut sebagai wakil rakyat?” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari unsur pimpinan DPRK Abdya. Baik Ketua DPRK maupun para Wakil Ketua belum memberikan penjelasan terkait kritik tersebut.
Tidak adanya respons ini semakin memperkuat persepsi publik tentang lemahnya koordinasi internal DPRK.
Sejumlah aktivis lokal bahkan menyebut DPRK Abdya kehilangan arah dan sensitivitas sosial, yang dikhawatirkan akan semakin menjauhkan lembaga tersebut dari kepercayaan publik.
“Kalau DPRK tidak solid, bagaimana masyarakat mau berharap? Ini bukan sekadar soal bantuan, tapi soal tanggung jawab moral dan politik,” katanya.
Said Fadhli pun mendesak agar pimpinan DPRK segera melakukan evaluasi internal.
“Secara kelembagaan, DPRK harus keluar dari zona nyaman. Jangan hanya hadir di rapat, tapi absen saat rakyat menderita. Ini soal nurani,” pungkasnya sembari mengaku dirinya mengapresiasi sejumlah anggota dewan yang telah memberikan bantuan baik secara individu maupun secara kepartaian.
Publik kini menanti, apakah DPRK Abdya akan bergerak dengan langkah konkret setelah kritik ini menguat, atau tetap memilih diam di tengah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
