Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali mengingatkan seluruh jajarannya untuk menyempurnakan Program Satu Data Aceh sebagai upaya menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh karena menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030.
Program tersebut juga merupakan bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Karena itu, Mualem telah mengarahkan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh.
Arahan tersebut kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh bersama Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA) di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (11/8/2026).
Sekda Aceh M Nasir Syamaun mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Forum tersebut diikuti 31 SKPA yang tergabung dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Turut hadir tim sekretariat Satu Data Aceh dan perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra, Nasir menegaskan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar menyediakan data, melainkan memastikan seluruh data yang digunakan merupakan data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, serta tersedia ketika dibutuhkan.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Nasir.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan sejumlah program Pemerintah Pusat di Aceh, pernah ditemukan kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan kementerian/lembaga menjadi pertanyaan di daerah karena belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi publik,” ujarnya.
Karena itu, Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data.
“Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” tegasnya.
Menurut Nasir, pemerintah membutuhkan kejelasan mengenai pemilik data, pihak yang memproduksi dan memutakhirkan data, standar serta definisinya, waktu pembaruan, mekanisme akses, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
Ia berharap Forum Satu Data Aceh menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyelarasan standar dan definisi data, integrasi berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data tersedia secara cepat, akurat dan berkelanjutan.
Mengutip pesan Gubernur Mualem, Nasir menegaskan bahwa banyaknya data tidak akan berarti apabila data tersebut sulit ditemukan atau tidak tersedia ketika dibutuhkan.
“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
