Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), bagian dari Ford Foundation, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mendorong Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kaya Tambang” di Swiss-Bellresidence Kalibata, Jakarta, Selasa (02/07/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wistha Nowar, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat, sebagai salah satu narasumber utama.
Wistha mengatakan, Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dalam Program Pengembangan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan oleh PATTIRO.
Ia menyampaikan materi terkait peran perusahaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.
Dalam paparannya, Wistha menjelaskan kondisi dan profil kemiskinan di Aceh Barat, yang menunjukkan penurunan signifikan dari 35,5 persen pada tahun 2005 menjadi 17,86 persen di tahun 2023.
Ia menekankan bahwa penurunan sebesar 17,64 persen selama 18 tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan penurunan kemiskinan nasional, yang hanya mencapai 6,64 persen dalam periode yang sama.
Wistha juga menjelaskan penyebaran masyarakat miskin berdasarkan wilayah, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Data ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut, ujarnya
Sebut Wistha, Untuk menanggulangi kemiskinan, Kabupaten Aceh Barat mengimplementasikan lima strategi utama:
1. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
2. Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk masyarakat miskin.
3. Penggunaan Dana Desa untuk penurunan kemiskinan ekstrem.
4. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Penerima Manfaat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penentuan penerima manfaat.
5. Kemitraan dengan perguruan tinggi dalam penanggulangan kemiskinan.
Wistha juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan kemitraan dengan perusahaan melalui dana CSR/TJSLP. Hal ini terbukti dengan meningkatnya alokasi anggaran CSR untuk kemiskinan yang berkolerasi positif dengan penurunan angka kemiskinan, terangnya
“Pada masa yang akan datang, Pemerintah Daerah akan semakin mendorong peran perusahaan dalam pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan dengan berbagai upaya yang lebih konkret dan efektif,” tutup Wistha.
Penulis: Afrizal
Editor: Redaksi
