Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 100 persen berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak atas Kendaraan Bermotor.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 12 November 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak di Aceh.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, STTP, M.Si, dalam siaran persnya, Selasa (11/11/2025) di Banda Aceh, mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut.
Menurutnya, program ini menjadi peluang bagi pemilik kendaraan yang pajaknya telah lama mati untuk mengaktifkan kembali pajaknya tanpa dikenakan denda.
“Wajib pajak cukup membayar pokok pajak dan asuransi kendaraan bermotor untuk tahun berjalan saja. Bawa dokumen seperti STNK dan KTP atau Kartu Keluarga ke kantor Samsat terdekat. Jika masa berlaku STNK lima tahun juga sudah habis, bisa langsung diperpanjang di tempat,” jelas Reza.
Ia menegaskan, selama masa pemutihan, wajib pajak dibebaskan dari seluruh tunggakan denda, sanksi administrasi, dan pajak progresif, termasuk bagi kendaraan baru.
Namun, pembebasan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang akan dimutasi ke luar Aceh atau dari pelat BL ke non-BL.
Pelayanan pemutihan dapat dilakukan di seluruh Kantor Samsat di wilayah Aceh, serta melalui layanan unggulan seperti Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat di Mal Pelayanan Publik, Samsat Jempol, dan Samsat Gampong.
Reza menyampaikan, kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Program ini bertujuan membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi lesu, agar bisa menghidupkan kembali pajak kendaraannya tanpa denda. Namun, ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa menjadi solusi jangka panjang,” ujar Reza.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk rutin membayar pajak karena pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pendapatan utama daerah.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, serta fasilitas sosial dan publik di seluruh Aceh.
“Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik,” tutup Reza.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Redaksi
