Home / Daerah / Nasional / Pemerintah / Peristiwa

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:30 WIB

Penjelasan BNPB Terkait Kekecewaan Gubernur Aceh

Farid Ismullah

Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat rapat penanganan banjir menyoroti lambatnya respons BNPB di hari pertama bencana, Jumat (5/12/2025). (Foto: IG)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat rapat penanganan banjir menyoroti lambatnya respons BNPB di hari pertama bencana, Jumat (5/12/2025). (Foto: IG)

Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meluapkan kekecewaaannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan banjir besar, khususnya di Aceh Tamiang.

Gubernur menilai lambatnya evakuasi di hari-hari awal bencana memperburuk jumlah korban di sepanjang jalur utama Langsa-Aceh Tamiang.

Pernyataan tersebut disampaikannya Mualem dalam rapat terpadu penanganan banjir dan longsor di Lanud Sultan Iskandar Muda, Jumat (5/12).

“Saya kecewa BNPB di hari pertama banjir, itu di Aceh Tamiang,” ujarnya dalam video yang unggah lewat akun pribadinya @muzakirmanaf1964 dikutip Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga :  Penetapan Nilai Kurs untuk Pelunasan Bea Masuk dan Pajak Periode 19-25 Februari 2025

Menanggapi hal tersebut, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari mengatakan, Gubernur harus mengevaluasi perangkat daerahnya.

“BNPB pada hari pertama belum mengerahkan boat ke Aceh Tamiang. Besar kemungkinan boat pada hari pertama yang dimaksud Gubernur adalah milik BPBD/BPBA. BPBD dan BPBA ini berada dibawah koordinasi pemerintah daerah (Provinsi/kab/kota), Kata Abdul Muhari melalui pesan singkat kepada Kantor Berita NOA.co.id, Sabtu, 6 Desember 2025.

Dia menjelaskan, Alat perangkat yang ada di BPBD itu sudah dihibahkan oleh BNPB jauh sebelum bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Polda Aceh Gelar Patroli Berskala Besar, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

“Kalau ternyata alat itu tidak bisa digunakan maka Gubernur harus bertanya pada bawahan apakah alat perangkat kesiapsiagaan itu dipelihara atau tidak? Kita memberikan barang pasti laik pakai, tapi pemeliharaan tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” Terangnya.

Pihaknya mengimbau, Ada baiknya pada kondisi seperti ini berhenti saling menyalahkan.

“Pemerintah pusat all out untuk percepatan operasi tanggap darurat, sebaiknya kita bersama memperkuat kerjasama, komunikasi dan koordinasi,” Ujarnya.

Diketahui, Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh Mualem menyoroti BNPB karena peralatan penyelamatan disebut tidak berfungsi. Boat milik BNPB tidak dipakai untuk mengevakuasi warga saat hari pertama banjir.

Baca Juga :  Kakanwil Kemenkumham Aceh Hadiri Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kloter Pertama

“Boat mereka tidak dipakai dengan alasan bocor,” katanya.

Kegagalan penggunaan peralatan vital itu berdampak besar pada lambatnya evakuasi. Dia mengungkapkan banyak warga yang terjebak banjir ditemukan meninggal di jalur nasional Langsa–Aceh Tamiang. Keterlambatan pembersihan jalan memperburuk situasi lapangan.

“Orang minta bantu dia malah lari, itu masalahnya,” katanya.

Pernyataan tersebut mempertegas kritiknya bahwa koordinasi dan respons di hari awal bencana berjalan buruk.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Hukrim

JAMPidum Setujui Restorative Justice Penyalahguna Narkotika

Aceh Barat

BKPSDM Aceh Barat Umumkan 49 Nama Lulus Administrasi Seleksi JPT

Daerah

Kemenag Banda Aceh Serahkan Zakat Rp180 Juta ke Baitul Mal, Wali Kota Illiza: Bukti Kolaborasi Umat dan Pemerintah

Pemerintah

Sekda Aceh Selatan Launching Desa DP3

Daerah

Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Huntap

Nasional

Menko Hadi : Kondisi Stabilitas Polhukam adalah Hal yang Mutlak

Hukrim

Kemenko Polkam Dorong Sinergi APH dan APIP untuk Cegah Korupsi di Sektor Pengadaan

News

UGM Siap Hadirkan Seluruh Bukti Akademik Ijazah Jokowi di Pengadilan