NOA | Bali – Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq ikuti menghadiri Business Matching tahap IV “Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri” yang digelar oleh Kepolisian Negara RI di Bali Nusa Dua Convention Center, Denpasar, Kamis, (6/10/2022).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 6-7 Oktober 2022 tersebut, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia beberapa waktu lalu.
Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Hadir pula Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, serta Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bussiness matching ini merupakan forum sharing yang mempertemukan pemerintah daerah dengan produsen barang dalam negeri, “Dengan maksud agar pemerintah daerah membelanjakan barang-barang produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.”
“Kegiatan Business Matching ini tidak akan berhenti di Bali. Ini merupakan kick of komitmen, di mana seluruh Kementrian/Lembaga, BUMN dan Pemda sudah menandatangani komitmennya untuk berbelanja produk dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut Menko juga menuturkan bahwa seluruh daerah harus kompak dalam pelaksanaan program bangga buatan Indonesia ini. “Ketika kita kompak, bersama dan bergandeng tangan, tentunya kita akan bisa mengatasi inflasi dan menghapus kemiskinan di negara ini. Ke depan seluruh teman-teman Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar bisa melaksanakan belanja produk lokal melalui e-catalog,” ujar Luhut.
Sementara itu, Bakri Siddiq menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional itu. “Karena peningkatan penggunaan produk lokal akan sangat membantu masyarakat kita khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Kata Bakri, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengangkat produk-produk lokal dalam negeri khusunya UMKM untuk memenuhi kebutuhan di daerah. “Apalagi seperti di kota kita, banyak memiliki produk dan kerajinan lokal yang kualitasnya sangat baik. Saatnya produk UMKM lokal naik kelas yang otomatis meningkatkan taraf perkonomian masyarakat kita.”
Sesuai arahan pusat, pihaknya juga akan segera membentuk tim Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta langkah-langkah lain yang harus dilakukan. “Termasuk optimalisasi APBD untuk belanja produk dalam negeri khususnya produk lokal, sehingga produk UMKM unggulan kita bisa terus tumbuh dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain maupun luar negeri,” ujarnya. []
