Home / Parlementaria

Jumat, 26 September 2025 - 08:51 WIB

Potret Bambang Haryo Saat Sampaikan Pandangan Mini Gerindra Terkait RUU Kepariwisataan

mm Poppy Rakhmawaty

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra atas RUU Perubahan Ketiga UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dalam rapat tingkat I yang menghadirkan pimpinan dan anggota komisi, Menteri Pariwisata serta jajaran kementerian terkait.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra atas RUU Perubahan Ketiga UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dalam rapat tingkat I yang menghadirkan pimpinan dan anggota komisi, Menteri Pariwisata serta jajaran kementerian terkait.

Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra atas RUU Perubahan Ketiga UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dalam rapat tingkat I yang menghadirkan pimpinan dan anggota komisi, Menteri Pariwisata serta jajaran kementerian terkait.

Rapat menyepakati agar RUU dibawa ke Pembicaraan Tingkat II/Paripurna setelah substansi pokok dinilai tuntas dibahas bersama pemerintah.

Baca Juga :  Pemkab Abdya Siap Hibahkan Tanah, Safaruddin Akan Bangun GOR Senilai 16 Miliar Rupiah

Dalam forum itu, fraksi-fraksi memberi lampu hijau atas arah baru revisi: penguatan pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal (community-based tourism), hingga kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Draf juga memperkenalkan konsep “ekosistem kepariwisataan”, memperbarui definisi wisata dan pariwisata, serta menegaskan perlindungan budaya dan lingkungan sebagai rujukan kebijakan.

Baca Juga :  BHS Soroti Kendala Transportasi Menuju IKN

Kementerian Pariwisata menyatakan siap menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPR dan menyetujui pembawaan RUU ke Paripurna. Pemerintah menekankan fokus kualitas destinasi, peningkatan SDM pariwisata, serta pengembangan desa/kampung wisata sebagai motor ekonomi daerah.

Baca Juga :  Bambang Haryo Kunker Spesifik di Kawasan Industri Subang Smartpolitan

Menurut catatan resmi DPR, keputusan tingkat I diambil pada pekan ini-membuka jalan penetapan di Paripurna setelah sebelumnya proses sempat tersendat pada periode lalu. Dengan penyelarasan regulasi tersebut, arah kebijakan diharapkan lebih holistik, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika industri pascapandemi.

Editor: Poppy RakhmawatyReporter: Poppy Rakhmawaty

Share :

Baca Juga

Parlementaria

DPRA Gelar RDP Bahas Pergub JKA 2026, Soroti Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

Daerah

Peduli Korban Kebakaran, Komisi VII DPRA Serahkan Bantuan untuk Dayah Babul Maghfirah

Parlementaria

DPRA Tetapkan RKT 2026 dan Kode Etik Baru dalam Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I

Parlementaria

Bambang Haryo Apresiasi Nelayan yang Bantu Evakuasi Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Parlementaria

DPRA Setujui Tiga Raqan Usul Inisiatif 2026, Fokus Syariat Islam, Pertambangan, dan Generasi Aceh

Parlementaria

Ketua DPRK Banda Aceh Usul Lahan Eks Hotel Aceh dan Geunta Plaza Dijadikan Ruang Terbuka Hijau

News

Ketua DPRK Simeulue Ajak Refleksi di Hari Buruh, Bangun Semangat Produktivitas

Nasional

Anggota DPR : Perlunya Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016