Aceh Barat Daya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dinilai memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia.
Namun, sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan beberapa saran dan masukan agar program nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Salah satunya disampaikan oleh tokoh masyarakat Aceh Barat Daya, Nafis Amanaf, yang menilai bahwa MBG memiliki niat baik, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan, skema pendanaan, serta penentuan sasaran penerima manfaat.
Menurut Nafis, pelaksanaan MBG sebaiknya tidak diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesiapan masing-masing daerah.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat mengadopsi praktik baik dari negara-negara yang telah sukses menjalankan program serupa, yang umumnya dilakukan secara bertahap dan terfokus.
“Program MBG akan lebih efektif jika dilaksanakan dengan memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada sebagai pelaksana. Dengan begitu, negara tidak perlu membangun sistem baru yang biayanya besar dan berpotensi kurang efisien,” ujar Nafis, Senin (19/1/2026).
Selain itu, Nafis mengusulkan agar pendanaan MBG dapat diintegrasikan ke dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan pengaturan pos khusus untuk makan bergizi, terutama bagi siswa di wilayah tertinggal, terluar, dan miskin.
Ia juga menilai bahwa penentuan sasaran MBG perlu dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, tidak semua sekolah membutuhkan program makan gratis dari negara.
“Program ini sebaiknya diprioritaskan untuk kawasan miskin, terluar, dan tertinggal. Sekolah-sekolah unggulan dan favorit yang selama ini sudah mampu menyediakan makan bergizi secara mandiri, tentu memiliki kebutuhan yang berbeda,” jelasnya.
Dengan pendekatan prioritas tersebut, Nafis menilai anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien dan memberikan dampak sosial yang lebih signifikan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, Nafis menyarankan agar pemerintah memperkuat kesiapan regulasi teknis sebelum memperluas pelaksanaan MBG. Ia menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta sistem pengawasan yang berlapis.
“Pengawasan sebaiknya melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, hingga provinsi, serta melibatkan unsur LSM dan media. Transparansi akan menjadi kunci keberhasilan program ini,” katanya.
Ia juga mendorong agar pemerintah secara berkala menyampaikan informasi kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan MBG, penggunaan anggaran, serta hasil evaluasi dampaknya.
Terkait anggaran MBG yang disebut belum terserap secara optimal, Nafis menyarankan agar dana tersebut dapat dialokasikan kembali ke sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Jika ada anggaran yang belum terserap, sebaiknya diarahkan untuk memperkuat lembaga pendidikan, memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut ingin membuka akses pendidikan tinggi gratis, khususnya untuk jenjang doktoral dan bidang strategis seperti kedokteran serta teknologi informatika.
Dalam hal sumber pendanaan, Nafis menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam agar pembiayaan MBG tidak mengurangi porsi anggaran sektor-sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan. Oleh karena itu, skema pendanaan MBG perlu disusun secara hati-hati agar tidak mengganggu pemenuhan hak dasar masyarakat,” jelasnya.
Menurut Nafis, kebutuhan utama masyarakat saat ini masih berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, pelayanan kesehatan yang manusiawi, ketersediaan lapangan kerja, serta perlindungan saat bencana.
“MBG bisa menjadi program pendukung, tetapi harus berjalan seiring dengan penguatan sektor-sektor dasar tersebut,” katanya.
Meski demikian, Nafis menegaskan bahwa dirinya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Ia justru berharap program tersebut dapat dievaluasi dan disempurnakan agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat.
“Secara niat, program ini sangat baik. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh agar dari sisi anggaran, sasaran, dan dampaknya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Nafis Amanaf.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
