Aceh Barat Daya – Praktik pelangsiran solar subsidi yang diduga semakin masif di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memicu gelombang kekecewaan di tengah masyarakat.
Aktivitas kendaraan pelangsir yang bebas keluar masuk SPBU semakin merugikan nelayan, petani, hingga sopir angkutan.
Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Daerah Pemilihan (Dapil) 9 belum menunjukkan langkah nyata untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sejumlah warga menilai sikap para wakil rakyat di tingkat provinsi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat.
Hingga kini, belum terlihat adanya inspeksi mendadak, pemanggilan pihak terkait, maupun dorongan terbuka kepada Pertamina dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan praktik pelangsiran solar subsidi di Abdya.
Di lapangan, antrean kendaraan pelangsir masih menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah SPBU.
Warga menduga kendaraan dengan tangki modifikasi bebas mengisi solar subsidi secara berulang.
Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kerap kesulitan memperoleh BBM.
Salah seorang pemuda Abdya, TR Kharul, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap anggota DPRA asal Abdya yang belum hadir di tengah persoalan masyarakat.
“Di saat masyarakat tidak bisa beraktivitas karena subsidi yang tidak tepat sasaran, para dewan justru bungkam. Di mana fungsi pengawasan mereka?” katanya.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan janji politik, melainkan keberanian wakil rakyat menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
M. Nasir, nelayan tradisional di wilayah pesisir Abdya juga menyampaikan keluhan yang sama.
Ia mengaku harus bolak-balik mengurus rekomendasi untuk mendapatkan solar, namun sering kali pulang tanpa membawa BBM.
“Setiap akan melaut kami sering kali bolak-balik urus rekomendasi, namun sering kali kami pulang dengan tangan kosong karena solar untuk nelayan habis,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya butuh tindakan nyata dari DPRA, bukan hanya diam di Banda Aceh sementara masyarakat di dapilnya menjerit.
Ungkapan senda juga dari Adnan, warga Kecamatan Babahrot yang berprofesi sebagai sopir travel.
Menurutnya, praktik pelangsiran solar subsidi kini berlangsung secara terbuka dan dapat terlihat hampir setiap hari.
“Kami yang bekerja di jalan setiap hari melihat sendiri bagaimana mobil-mobil pelangsir bolak-balik mengisi solar subsidi. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru sering tidak kebagian. Kami berharap anggota DPRA asal Abdya jangan hanya diam. Turunlah ke lapangan dan lihat sendiri apa yang terjadi,” kata Adnan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus ada pembiaran karena dampaknya semakin luas.
Selain nelayan dan petani, sopir angkutan umum juga mulai merasakan sulitnya memperoleh solar subsidi.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, pelangsir akan semakin leluasa. Yang rugi tetap masyarakat kecil. Kami butuh keberpihakan wakil rakyat untuk mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tegasnya.
Di tengah minimnya respons dari legislatif provinsi, sejumlah elemen di Abdya justru mulai menyuarakan desakan.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdya bersama YARA Abdya meminta Kapolres mengusut tuntas dugaan mafia BBM hingga aktor intelektual di balik praktik tersebut.
Sementara itu, anggota DPRK Abdya, Zulkarnaini, sebelumnya juga mengkritik distribusi solar subsidi yang telah berubah menjadi “surga bagi mafia berdasi” dan meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Masyarakat berharap anggota DPRA dari Dapil 9 segera menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui fungsi pengawasan yang dimiliki.
Mereka menilai wakil rakyat memiliki kewenangan mendorong evaluasi distribusi BBM subsidi.
Serta memanggil instansi terkait, hingga mendesak penindakan terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan hak masyarakat.
Jika praktik pelangsiran terus berlangsung tanpa pengawasan yang tegas, masyarakat khawatir distribusi solar subsidi akan semakin jauh dari sasaran.
Selain itu juga akan semakin membebani nelayan, petani, sopir angkutan, serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
