Aceh Barat Daya – Wacana penghapusan program Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif oleh Bupati Safaruddin pada tahun 2027 mendapat dukungan dari kalangan pemerintah gampong di Aceh Barat Daya (Abdya).
Salah seorang keuchik, T. Yerli Yanda, S.Sos, menilai program tersebut selama ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Menurut Yerli, anggaran pembangunan semestinya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat melalui mekanisme perencanaan, bukan melalui usulan yang bersifat politis.
“Kalau pendapat saya, saya mendukung penghapusan pokir. Selama ini kami di gampong hampir tidak merasakan manfaatnya,” kata Yerli kepada noa.co.id, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, program yang benar-benar dari masyarakat justru lebih banyak lahir dari hasil musyawarah dan usulan pemerintah gampong.
“Kalau dari Pokir, khususnya di Desa saya tidak pernah kami rasakan,” tegasnya.
Ia menilai, apabila pengalihan anggaran pokir untuk memperkuat program prioritas pemerintah daerah maupun kebutuhan desa, maka masyarakat akan lebih merasakan manfaatnya secara luas.
Yerli mengatakan pemerintah desa selama ini telah memiliki mekanisme yang jelas dalam menyusun usulan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong).
Karena itu, menurutnya, setiap program sebaiknya mengacu pada hasil musyawarah tersebut agar tepat sasaran.
“Jangan sampai ada program yang muncul tanpa melihat kebutuhan masyarakat. Kalau anggaran itu pengalihannya untuk memperkuat hasil Musrenbang, tentu dampaknya akan lebih besar,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah dan DPRK dapat mengevaluasi seluruh mekanisme penganggaran agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Yerli, setiap rupiah anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan publik.
Terutama, katanya, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Yang masyarakat butuhkan bukan siapa yang mengusulkan programnya, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar bermanfaat. Kalau pokir memang tidak efektif, lebih baik dialihkan ke program yang lebih produktif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah suara dari kalangan pemerintah gampong yang menginginkan agar pengelolaan anggaran pembangunan daerah lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan kepentingan politik.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
