Bener Meriah — Pembangunan toilet sekolah dan Sarana Air Bersih (SAB) di SD Negeri Jalung, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran mencapai Rp200 juta, menuai sorotan serius.
Hasil investigasi media ini di lokasi pada Rabu (4/11/2026), menemukan kondisi fisik bangunan yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas pekerjaan. Salah satu yang paling mencolok adalah plafon toilet yang sudah mengalami kerusakan. Bahkan, sebagian plafon tampak jebol hingga materialnya ambruk.
Kerusakan tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap kualitas material, ketepatan metode konstruksi, serta efektivitas pengawasan selama proses pengerjaan proyek.
Proyek yang berada di bawah Satuan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah itu seharusnya menghasilkan fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak, aman, serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh pihak sekolah.
Namun, kondisi fisik bangunan yang telah menunjukkan kerusakan justru memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana pekerjaan dengan pagu anggaran Rp200 juta bisa menyisakan persoalan kualitas seperti itu.
Menanggapi hal itu, Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) menelusuri secara menyeluruh pengadaan dan pelaksanaan pembangunan toilet sekolah serta sarana air bersih (SAB) SDN Jalung di Kawasan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Paket tahun anggaran 2025 tersebut memiliki pagu Rp200 juta yang bersumber dari APBN Kementerian Transmigrasi.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta pemeriksaan mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, kewajaran harga, pembayaran, hingga kondisi dan fungsi bangunan di lapangan.
“APH perlu memeriksa apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan toilet dan sarana air bersih sesuai spesifikasi, volumenya terpenuhi, dan dapat digunakan oleh siswa. Seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nasruddin dalam draf pernyataan TTI.
Berdasarkan data RUP yang menjadi bahan telaah TTI, paket berkode 60756682 itu berada pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah. Pengadaan direncanakan menggunakan metode Pengadaan Langsung, dengan pelaksanaan kontrak Oktober–Desember 2025.
TTI menyoroti terbatasnya rincian teknis dalam informasi RUP yang ditelaah. Volume pekerjaan hanya disebut satu unit, tanpa penjelasan jumlah bilik toilet, luas bangunan, sumber air, kapasitas penampungan, maupun sistem pengolahan limbah.
“Pagu Rp200 juta harus dijelaskan melalui rincian pekerjaan yang terukur. Berapa untuk bangunan toilet, berapa untuk sarana air bersih, dan apa saja komponen pendukungnya? Kewajaran biaya harus diuji berdasarkan dokumen dan kondisi lapangan,” ujar Nasruddin.
TTI juga meminta penjelasan mengenai kode RUP sebelumnya, 60756108, yang tercantum dalam riwayat paket. Perubahan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan administrasi pengadaan tertib dan tidak terjadi pencatatan atau pembayaran ganda. Keberadaan riwayat kode itu sendiri belum membuktikan adanya pengadaan ganda.
Selain pemeriksaan dokumen, TTI mendesak pengecekan langsung bersama pihak sekolah guna memastikan kualitas konstruksi, ketersediaan air, fungsi sanitasi, serta pemanfaatannya oleh siswa dan guru.
TTI meminta instansi terkait membuka identitas penyedia, HPS, nilai kontrak, RAB, gambar teknis, berita acara pemeriksaan dan serah terima, serta realisasi pembayaran. Pagu Rp200 juta yang tercantum dalam RUP belum dapat disamakan dengan nilai kontrak atau jumlah yang telah dibayarkan.
“Apabila ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, pembayaran yang tidak didukung pekerjaan, atau bukti penyimpangan lainnya, APH harus menindaklanjutinya sampai tuntas sesuai bukti. Jangan sampai fasilitas dasar untuk anak sekolah hanya selesai secara administrasi, tetapi tidak berfungsi di lapangan,” tegasnya.
TTI menekankan bahwa permintaan pengusutan ini merupakan dorongan untuk menguji akuntabilitas penggunaan anggaran. Kesimpulan mengenai pelanggaran maupun kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
