Nagan Raya – Keriuhan di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya belakangan ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi tontonan politik atau konsumsi spekulasi ruang publik. Ketika proses etik di Badan Kehormatan Dewan (BKD), keputusan Rapat Paripurna terkait pemberhentian Ketua DPRK Mohd. Rizki Ramadhan, dan laporan hukum berjalan beriringan, publik membutuhkan ketegasan sikap yang jernih, terukur, dan berpijak pada aturan main.
Redaksi Noa.co.id memandang persoalan ini harus dibaca secara proporsional dengan memisahkan secara tegas antara ranah etik kelembagaan, dinamika politik fraksi, dan pembuktian hukum. Rapat Paripurna dan mekanisme internal dewan memiliki koridor tata tertib serta regulasi pemerintahan daerah, sementara dugaan pelanggaran hukum atau qanun merupakan wilayah pembuktian aparat penegak hukum. Mencampuradukkan keduanya tanpa presisi hanya akan melahirkan penghakiman dini dan mengaburkan substansi keadilan.

Di titik inilah prinsip keadilan prosedural diuji. Setiap keputusan yang mengubah struktur pimpinan lembaga perwakilan rakyat wajib berdiri kokoh di atas kepatuhan prosedur, kuorum, serta kejelasan dasar hukum. Pada saat yang sama, pihak yang berhadapan dengan sanksi etik maupun laporan hukum tetap memiliki hak konstitusional atas asas praduga tak bersalah, hak jawab, serta ruang keberatan yang sah. Jika ada sengketa prosedural atau penilaian keberpihakan, jalur konstitusional, evaluasi administratif, maupun pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah saluran yang jauh lebih bermartabat ketimbang perang narasi terbuka yang menguras energi publik.
Bagi keluarga besar DPRK Nagan Raya, ujian terbesarnya adalah memastikan kegaduhan internal tidak melumpuhkan denyut kerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Rakyat Nagan Raya menitipkan mandat agar wakilnya mengawal kebijakan, transparansi anggaran, dan kepentingan daerah—bukan terjebak dalam friksi yang menjauhkan lembaga dari kepercayaan publik.
Lebih jauh, dinamika ini menyangkut marwah Kabupaten Nagan Raya. Daerah ini sedang berada pada fase penting penguatan tata kelola, pembangunan, serta kepercayaan ekonomi dan investasi. Kedewasaan para aktor politik dan elite daerah dalam menyelesaikan sengketa secara tertib dan konstitusional akan menentukan apakah Nagan Raya tampil sebagai daerah yang matang secara demokrasi atau justru tersandera kegaduhan internal.
Pers hadir bukan untuk menjadi corong faksi mana pun, melainkan menjaga fakta, menuntut akuntabilitas prosedur, dan merawat nalar sehat publik. Marwah lembaga dan marwah Nagan Raya hanya bisa dijaga apabila hukum, etika, dan kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan sesaat.
Caravan Journalistik, (Rizal.43)
Editor: Amiruddin. MK



















