Home / Aceh Besar / Pemerintah

Kamis, 27 Juli 2023 - 22:03 WIB

Pj Bupati Aceh Besar Dampingi Dirjen Otda Kemendagri pada Rapat Terkait LPPD

Redaksi

Pj Bupati aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mendampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang. Kamis, (27/7/2023).

Pj Bupati aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mendampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang. Kamis, (27/7/2023).

Banda Aceh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mendampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pada Rapat Konfirmasi dan Reviu Evaluasi LPPD kabupaten/kota, serta Uji Petik terhadap EPPD tahun 2023, di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Kamis, (27/7/2023).

Sebelumnya, Muhammad Iswanto bersama Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek bersama Sekretaris BPMA Irawan Pandu Praja dan Plh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Restu Andi Surya, juga menyambut kedatangan Dirjen Otda Kemendagri, di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang.

Baca Juga :  Hadir Arahan Presiden di IKN, Pj Gubernur Aceh: Spirit IKN Milik Kita Semua

Pada rapat tersebut, Dirjen Otda berpesan kepada pemerintah daerah di Aceh untuk meningkatkan kelengkapan dan validitas data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan lebih teliti dan transparan. Sebab data tersebut akan dievaluasi pihak Kemendagri sebagai landasan perbaikan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

“LPPD ini merupakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk memotret diri sendiri, kalau datanya lebih lengkap maka hasilnya bagus,” kata Akmal.

Akmal menyebutkan, pihaknya menetapkan 114 indikator sukses dalam penyusunan LPPD tingkat provinsi dan 126 indikator untuk kabupaten/kota. Indikator tersebut menjadi tolak ukur suksesnya kinerja pemerintah daerah. “Kuncinya adalah jujur dalam memasukkan data,” ujar Akmal.

Baca Juga :  Mendapat Penghargaan Kinerja Tahun 2024, Aceh Barat Diguyur Dana Insentif Rp 11, 93 M

Akmal mengatakan, disamping indikator yang ditetapkan pihaknya itu, sebagai daerah khusus maka Aceh juga memiliki indikator khusus dalam penyusunan LPPD.

“Aceh memiliki 10 lembaga khusus yang juga mendapatkan anggaran daerah, tentunya ini juga perlu dilaporkan bagaimana kontribusinya terhadap daerah,” ujar Akmal.

Sementara itu, Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, mengapresiasi seluruh pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah menyelesaikan penyusunan LPPD tahun 2022. Ia mengakui jika penyusunan tersebut bukanlah kerja yang mudah.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Launching Buku Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

“Insya Allah pada hari ini akan dikonfirmasi dan dievaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota dan uji petik EPPD 2023,” kata Mawardi.

Usai kegiatan, Pj Bupati Aceh Besar, bersama Pj Bupati aceh Jaya Nurdin dan Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran serta Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Restu Andi Surya, dan seluruh Sekda Kabupaten/Kota. []

Share :

Baca Juga

Aceh Barat

Sekda Hadiri Randapil dan Alokasi Kursi DPRK Aceh Barat untuk Pemilu 2024

Nasional

Menko Polhukam Ungkap Empat Tantangan Penyelenggaraan Birokrasi di Pemerintahan

Pemerintah

Pj Gubernur Aceh Lakukan Penandatanganan PKS Penyelanggaraan PON XXI di Kemenpora

Nasional

Pemerintah Tingkatkan Pegawasan WNA Guna hadapi Ancaman Keamanan Nasional

Advetorial

Almuniza Temui Konsul Jenderal Malaysia dan Kadisbudpar Sumut di Medan, Ini Hasilnya

Aceh Besar

Quatrick Iswanto Antarkan Pemkab Aceh Besar Gilas Skuad Camat 5-1

Aceh Barat

Bupati Aceh Barat Tarmizi Tinjau Kesiapan Mall Pelayanan Publik yang Segera Diluncurkan

Pemerintah

Dinsos Aceh Besar Gelar Rakor Keluarga Harapan Tahun 2023