Batam – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pencegahan pemberangkatan seorang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) illegal ke Kamboja di Pelabuhan Batam Center, pada Rabu (30/4/2025). CPMI tersebut SG, diamankan bersama 1 CPMI SY saat pencegahan.
Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi rencana pemberangkatan seorang CPMI melalui Batam pada Kamis (24/4/2025), yang ditindaklanjuti pihaknya bersama tim Opsnal Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri.
“BP3MI Kepulauan Riau dan tim melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di seluruh wilayah pelabuhan Batam,” kata Imam dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).
Dari pendalaman, didapati informasi adanya seorang CPMI illegal bernama SG yang baru saja dideportasi kembali akan berangkat kerja ke Kamboja.
SG merupakan salah satu PMI yang dideportasi dari Kamboja ke Indonesia, lantaran paspornya yang dikeluarkan Imigrasi Batam dan ditahan majikannya terdahulu di Kamboja. Namun, saat mengurusnya kembali, Imigrasi Batam tidak menerbitkan paspornya.
SG kemudian ditawarkan membuat paspor baru oleh seseorang yang masih dalam Penyelidikan, melalui Imigrasi Tanjung Uban dengan biaya Rp10 juta dengan proses yang cepat dan paspornya berhasil diterbitkan dengan nomor paspor baru.
“Diduga ada orang yang membantu fasilitasi baik pembuatan paspor, penampungan, dan pemberangkatan melalui pelabuhan Batam Center Batam,” ujar Imam.
Tim kemudian melakukan profiling dan surveillance di lokasi penampungan, jalur menuju Pelabuhan Batam Center.
Hingga pada Rabu (30/4/2025), tim melakukan upaya pencegahan keberangkatan terhadap SG dan SY, yang akan berangkat ke Kamboja melalui jalur Batam-Singapura dan Singapura-Kamboja.
Saat ini korban SG dan SY berada di Ditreskrimum Polda Kepri untuk proses pendalaman dan penegakan hukum.
Terpisah, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengingatkan agar masyarakat Indonesia menghindari berangkat kerja ke luar negeri dengan tujuan Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Meski ada tawaran gaji besar, berangkat kerja ke 3 negara ASEAN itu rentan jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyiksaan. Menteri Karding menegaskan hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kamboja, Myanmar, dan Thailand terkait penempatan pekerja migran.
“Berangkat kerja ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand sebagai pekerja migran ilegal rawan dan rentan. Hindari sedini mungkin upaya yang dapat membahayakan dan merugikan keluarga. Jadilah pekerja migran legal yang lowongan resminya tersebar di medsos kementerian,” kata Menteri Karding di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Editor: Amiruddin. MK
