Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima audiensi dari tim riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (15/7), di Jakarta. Pertemuan ini membahas hasil penelitian BRIN mengenai paparan ideologi ekstrem di kalangan mahasiswa.
Penelitian dilakukan pada 2022–2024 di 32 perguruan tinggi, dengan 400 responden mahasiswa di setiap kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa mengaku pernah terpapar konten anti-Pancasila. Sebagian bahkan menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
Tim BRIN menyimpulkan bahwa media sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran paham ekstrem kepada generasi muda. Mereka mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menekankan pentingnya peran Kemenko Polkam dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan nasional terkait isu ini.
Menanggapi hal tersebut, Kemenko Polkam menyambut baik hasil riset BRIN dan menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam pembinaan ideologi kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.
“Penanganan tidak cukup hanya dengan pengawasan media sosial. Pembinaan harus dimulai sejak usia dini, melalui pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial,” ujar Novan Ivanhoe Saleh, Asisten Deputi Bidang Media, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam.
Kemenko Polkam mendorong BRIN untuk berkoordinasi lebih luas, termasuk dengan Kemenko PMK, yang membawahi koordinasi dengan Kemendikbudristek, Kementerian Agama, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam upaya penguatan nilai kebangsaan dan ketahanan informasi generasi muda.
Pertemuan ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyusun strategi terpadu dalam memperkuat ketahanan ideologi generasi muda di era digital.
Editor: Amiruddin. MK
