Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring 43 warga negara asing (WNA) dalam operasi pengawasan keimigrasian di sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 14 Oktober 2025.
Operasi ini dilakukan setelah lembaga itu menerima laporan dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di lokasi tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan awal, kami mendapati sejumlah orang asing yang bekerja tanpa izin tinggal yang sah,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.

Sebanyak 16 petugas dari Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian dikerahkan dalam operasi itu. Mereka menemukan 38 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 3 warga negara Vietnam, 1 warga negara Malaysia, dan satu warga negara Taiwan.
Dari jumlah itu, 20 perempuan bekerja sebagai lady companion (LC) yang terdiri dari 17 WN RRT, 2 WN Vietnam, dan 1 WN Malaysia. Para LC itu menggunakan izin tinggal kunjungan yang tidak diperuntukkan untuk bekerja. Selain itu, 17 laki-laki asal RRT ditemukan bekerja sebagai pelayan dan pekerja konstruksi dengan izin tinggal serupa. Sementara 4 orang lainnya berperan sebagai supervisor, sedangkan 2 orang menjadi penyalur atau koordinator pemandu lagu asing.
Yuldi mengatakan, seluruh WNA tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja. Imigrasi juga akan memanggil pihak pengelola tempat hiburan yang diduga mempekerjakan mereka tanpa izin kerja yang sesuai.
Ia mengklaim, Imigrasi berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian secara konsisten. “Penegakan ini bukan hanya untuk menertibkan keberadaan orang asing, tetapi juga memastikan hanya warga negara asing yang patuh hukum dan membawa manfaat yang tinggal serta beraktivitas di Indonesia,” kata Yuldi.
Ditjen Imigrasi kini tengah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap izin tinggal dan aktivitas seluruh WNA tersebut. Mereka yang terbukti melanggar akan dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan masuk kembali ke Indonesia.
Editor: Amiruddin. MK