Aceh Barat Daya – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai sekitar 140 ton per bulan.
Namun, ketersediaan BBM bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal.
Hingga kini, SPBN milik koperasi nelayan di Aceh Barat Daya hanya memperoleh jatah 80 ton solar setiap bulan.
Kondisi ini memunculkan kesenjangan pasokan yang cukup besar dan berdampak langsung pada aktivitas melaut ratusan kapal nelayan di daerah pesisir tersebut.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, jumlah kapal nelayan di Aceh Barat Daya mencapai 295 boat.
Dari total tersebut, sebanyak 285 unit merupakan kapal penerima subsidi BBM untuk ukuran di bawah 30 Gross Ton (GT), sementara 10 unit kapal lainnya menggunakan BBM non-subsidi.
Besarnya jumlah armada ini menjadikan solar sebagai komponen vital bagi keberlanjutan sektor perikanan tangkap.
Tanpa pasokan memadai, nelayan berisiko mengurangi frekuensi melaut atau bahkan menghentikan operasi sementara.
Seiring keterbatasan kapasitas SPBN koperasi nelayan, pihak PPI Ujong Serangga mengambil langkah alternatif untuk menjaga ketersediaan BBM bagi nelayan.
Selama ini, instansi tersebut mengeluarkan rekomendasi pengambilan solar ke SPBU Pante Pirak sebagai solusi sementara.
SPBU Pante Pirak diketahui mampu menyalurkan hingga 1 ton solar per hari, dengan catatan pasokan BBM ke SPBU tersebut mencapai 16 ton.
Apabila jumlah solar yang masuk memenuhi angka tersebut, PPI Ujong Serangga dapat menerbitkan dua rekomendasi pengambilan dalam satu hari.
Sebaliknya, ketika pasokan solar yang diterima SPBU Pante Pirak berada di bawah 16 ton, pihak PPI hanya mengeluarkan satu rekomendasi untuk pengambilan BBM.
Kepala Kantor Dinas Kelautan Aceh PPI Ujong Serangga, Ari Gunawan, menjelaskan bahwa mekanisme rekomendasi menjadi langkah paling memungkinkan saat ini untuk menutup kekurangan pasokan solar bagi nelayan.
“Selama jatah SPBN di Komplek PPI Ujong Serangga masih 80 ton per bulan, kami tetap mengeluarkan rekomendasi ke SPBU Pante Pirak agar nelayan bisa mendapatkan tambahan solar. Jumlah rekomendasi kami sesuaikan dengan pasokan BBM yang masuk ke SPBU,” ujar Ari Gunawan.
Menurutnya, skema tersebut dijalankan dengan pengawasan ketat guna memastikan solar benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan dan tidak disalahgunakan.
Meski solusi rekomendasi telah diterapkan, kebutuhan ideal solar nelayan tetap belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan kebutuhan mencapai 140 ton per bulan, terdapat selisih sekitar 60 ton dari jatah resmi SPBN yang tersedia.
Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan hambatan operasional, terutama saat musim melaut meningkat dan permintaan BBM melonjak tajam.
Nelayan kerap harus menunggu giliran atau menyesuaikan jadwal berangkat ke laut akibat keterbatasan stok.
Melihat kondisi tersebut, berbagai pihak menilai kehadiran SPBN baru dengan kapasitas penampungan lebih besar menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Fasilitas tambahan dinilai dapat memangkas ketergantungan terhadap SPBU umum sekaligus mempercepat distribusi BBM bersubsidi.
Ari Gunawan menyebutkan bahwa penambahan kapasitas SPBN akan sangat membantu nelayan dalam jangka panjang.
“Jika ada SPBN dengan daya tampung lebih besar, distribusi solar bisa lebih stabil dan nelayan tidak perlu lagi bergantung pada rekomendasi harian,” katanya.
Lebih lanjut, sektor perikanan tangkap di Aceh Barat Daya menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir.
Kelancaran pasokan BBM berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan, pendapatan nelayan, serta stabilitas harga ikan di pasaran lokal.
Ketika pasokan solar tersendat, biaya operasional meningkat dan waktu melaut menjadi terbatas. Dampak lanjutan dapat dirasakan hingga ke rantai distribusi hasil perikanan.
Nelayan berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera merespons kondisi tersebut melalui penambahan kuota BBM atau pembangunan SPBN baru.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan yang terus meningkat setiap bulan, termasuk pasokan ikan ke dapur-dapur MBG yang merupakan program Nasional.
Sementara itu, PPI Ujong Serangga memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan agar distribusi solar tetap berjalan sesuai aturan.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar nelayan tetap bisa melaut dan aktivitas perikanan tidak terhenti,” tutup Ari Gunawan.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
