Aceh Barat Daya – Dukungan terhadap langkah tegas Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) terus menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Kali ini, Forum Pemuda Mahasiswa (FPM) Abdya–Jakarta secara terbuka mendorong Pemerintah Aceh agar menindaklanjuti aspirasi publik terkait evaluasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Abdya.
Ketua Umum FPM Abdya–Jakarta, Akmal Al-Qarasie, menilai sikap Bupati Abdya menunjukkan kepedulian nyata terhadap masa depan pendidikan di daerah.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang datang dari kepala daerah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh.
Menurut Akmal, persoalan yang mencuat tidak berkaitan dengan kepentingan personal, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga kualitas pendidikan menengah di Aceh Barat Daya.
Ia menyebut, suara publik yang muncul secara luas dan berulang menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perbaikan tata kelola pendidikan.
“Kami melihat ini bukan persoalan individu. Ini soal tanggung jawab bersama dalam memastikan pendidikan di Abdya berjalan dengan baik,” tegas Akmal, Jum’at (6/2/2026).
Akmal menjelaskan, dukungan kepada Bupati Abdya datang dari beragam elemen, mulai dari organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga tokoh daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, mencerminkan kegelisahan kolektif terhadap pengelolaan pendidikan menengah di Abdya yang membutuhkan perhatian dan pembenahan serius.
FPM Abdya–Jakarta memandang evaluasi terhadap Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan sebagai langkah korektif yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Akmal menegaskan bahwa evaluasi justru menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
“Evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai bentuk permusuhan. Evaluasi adalah langkah perbaikan agar pendidikan di Abdya dikelola oleh figur yang profesional, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Akmal mengingatkan bahwa sikap mengabaikan aspirasi publik berpotensi memperlebar jarak antara Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh Barat Daya.
Menurutnya, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penataan jabatan di lingkungan dinas pendidikan.
Namun, kewenangan tersebut perlu dijalankan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan serta masukan dari masyarakat daerah.
Akmal menekankan bahwa sektor pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di Aceh Barat Daya.
Oleh karena itu, kepemimpinan di tingkat cabang dinas pendidikan harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan sekolah, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kesalahan dalam penataan kebijakan dan kepemimpinan akan berdampak langsung pada generasi muda Abdya. Ini yang ingin kami jaga bersama,” kata Akmal.
Sebagai organisasi mahasiswa daerah yang berada di Jakarta, FPM Abdya–Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan di Aceh Barat Daya.
Akmal menyebut pihaknya siap menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur intelektual, konstitusional, serta gerakan mahasiswa yang konstruktif dan bermartabat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Abdya untuk tetap menjaga ruang dialog yang sehat dan mendorong perbaikan kebijakan secara beradab.
Partisipasi publik, menurutnya, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
“Kami akan terus mengawal isu ini secara kritis dan bertanggung jawab. Harapan kami, Pemerintah Aceh membuka ruang dialog dan mengambil langkah terbaik demi kemajuan pendidikan di Aceh Barat Daya,” tutup Akmal.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
