Home / Daerah / Nasional / News / Pemerintah

Senin, 23 Februari 2026 - 13:30 WIB

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Diminta turun setiap hari ke Pasar

mm Redaksi

Sekjen Kemendagri,  Tomsi Tohir saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah  di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026). (Foto : NOA.co.id/HO-Puspen Kemendagri).

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026). (Foto : NOA.co.id/HO-Puspen Kemendagri).

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung untuk mengecek perkembangan harga bahan pokok di pasar.

Pasalnya, pada minggu pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di beberapa daerah. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.

“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Baca Juga :  Diduga terlibat jaringan terorisme, Dua ASN di Aceh diamankan Densus 88

Tomsi mengatakan, berdasarkan pantauan langsung di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali. Namun, di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya TPID, bersikap tegas terhadap oknum distributor yang menaikkan harga di atas HET.

“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” sambung Tomsi.

Baca Juga :  Pererat Sinergitas, Pj. Walikota Banda Aceh Terima Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Di sisi lain, Tomsi juga meminta Perum Bulog mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Bila perlu, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga. Melalui intervensi tersebut, diharapkan kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga.

“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit [melebihi HET]’. Tidak bisa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kelima Orang yang diamankan oleh Petugas Saat aksi Unjuk rasa di DPRA, kini telah Bebaskan

Tomsi menambahkan, apabila harga bahan pokok dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu terus dioptimalkan, terutama oleh jajaran TPID.

“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir [dalam mengendalikan harga bahan pokok], maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Daerah

MTQ Kemukiman Jruek, Gampong Jruek Bak Kreh Juara Umum

Aceh Barat Daya

Semarak Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam 1448 H

Aceh Besar

Program Satu Jam Pungut Sampah Terus Berlanjut

Daerah

Satgas BAIS TNI – Yonarmed 12 Kostrad Gagalkan Upaya Penyeludupan Pupuk Subsidi

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto Apresiasi Penyaluran Listrik Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu

Daerah

Sekda Aceh Instruksikan Penguatan Layanan Kesehatan Darurat di 9 Kabupaten Terdampak Banjir

Daerah

Kejagung Raih Penghargaan Kolaborasi Strategis dalam Efektivitas Penanganan Korupsi

Nasional

Pelindungan Pekerja Migran melalui Nota Kesepahaman dan SEB