NOA | Meulaboh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi memimpin rapat evaluasi tindak lanjut pengendalian inflasi daerah Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Aceh Barat Jumat (18-11-2022),
Rapat rutin pengendalian inflasi daerah tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Aceh Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Dalam arahannya, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan salah satu upaya dari Pemkab Aceh Barat bersama stakeholder lainnya untuk mengevaluasi sekaligus memonitor pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Barat setiap pekannya ucap Mahdi
“Rapat pengendalian inflasi ini akan kita laksanakan setiap Jumat sore bersama semua pemangku kepentingan. Dalam rapat nanti, setiap SKPK akan memaparkan data-data lengkap serta laporan aktual terkait perkembangan laju inflasi per pekan bersama seluruh stakeholder terkait” tutur Mahdi.
Diketahui dari data BPS, angka inflasi di Meulaboh year on year per Oktober 2022 mencapai 7,56 persen. Oleh sebab itu, Pemkab Aceh Barat sangat concern untuk menurunkan laju inflasi tersebut sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat maupun provinsi.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang harus ditindaklanjuti dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Untuk itu, diperlukan data yang akurat sehingga kebijakan yang akan di ambil nanti bisa berdampak positif dalam menstabilkan inflasi di Aceh Barat” tambah Mahdi.
Mahdi mengatakan pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya konkret dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Barat, di antaranya menggelar pasar murah dengan subsidi per komoditi sebesar 40 persen, mengadakan operasi pasar, serta menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan dipasaran tercukupi.
Selain itu, ia juga akan memperkuat komposisi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan unsur terkait lainnya guna bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing yang nantinya setiap rencana aksi yang dilaksanakan akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Bupati, Gubernur, hingga ke Kementerian.
Disamping itu, pihaknya juga akan membangun dan mengoptimalkan kembali lumbung-lumbung pangan yang ada di desa, memantau dan mengawasi penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU agar tepat sasaran, menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait persediaan seluruh komoditas pangan strategis, serta mengintensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan anggaran Desa paparnya.
Menurut Mahdi, menstabilkan inflasi daerah bukanlah pekerjaan yang mudah, namun diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, yang terpenting adalah intervensi dan peran aktif dari seluruh SKPK sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Ia yakin dengan bekerja secara terpadu, efektif dan efisien, laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat akan bisa dikendalikan dan distabilkan dengan baik tandasnya.
