Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie merencanakan belanja daerah sebesar Rp2,086 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2027. Angka itu lebih besar Rp75 miliar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,011 triliun.
Rencana anggaran tersebut disampaikan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie dengan agenda penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Qanun APBK 2027, Selasa, 10 November 2026, di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie.
Dalam paparannya, Sarjani menyebutkan pendapatan daerah 2027 direncanakan sebesar Rp2.011.986.537.078. Adapun belanja daerah mencapai Rp2.086.986.537.078. Untuk menutup selisih anggaran sebesar Rp75 miliar, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
Menurut Sarjani, penyusunan rancangan APBK merupakan penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program serta kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
Namun, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari dinamika perekonomian, tekanan inflasi, keterbatasan ruang fiskal hingga meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Karena itu, ia meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Alokasi belanja, kata dia, harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Sarjani berharap pembahasan bersama DPRK menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan keberhasilan APBK tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingkat penyerapan belanja. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Melalui rapat paripurna ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK Pidie dalam menyempurnakan rancangan anggaran serta menjaga kesinambungan fiskal agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Sarjani.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Pidie, para asisten, staf ahli, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta para camat.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
