Banda Aceh – Fraksi Partai NasDem DPRA mendesak Pemerintah Aceh untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil dan terisolir.
Desakan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Martini, dalam Rapat Paripurna DPRA dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024, Kamis (31/7/2025).
“Pemerintah Aceh perlu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Aceh terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasir,” kata Martini.
Martini menyampaikan kualitas pendidikan harus ditopang dengan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan. Sebab, tanpa fasilitas yang memadai maka kualitas pendidikan akan sulit digapai.
“Serta juga perhatian kepada kompetensi dan kesejahteraan guru, serta penetapan pada seleksi calon kepala sekolah yang berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan penyaluran beasiswa pendidikan yang dinilai belum merata dan belum tepat sasaran. “Pemerintah Aceh juga diminta untuk mengevaluasi aturan dan kebijakan penyaluran beasiswa pendidikan agar lebih tepat sasaran. Terutama kepada masyarakat kurang mampu dan merata ke setiap kabupaten/kota,” lanjutnya.
Tidak hanya sektor pendidikan, Martini juga menegaskan perlunya perhatian serius Pemerintah Aceh terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Pemerataan layanan, peningkatan kualitas fasilitas, hingga penyediaan obat-obatan dan peralatan medis menjadi catatan penting yang disampaikan Fraksi NasDem.
“Pelayanan kesehatan juga harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai, serta ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti pembangunan sejumlah Rumah Sakit Regional di Aceh yang hingga kini belum rampung dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Termasuk skema anggaran agar pembangunan rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut dapat dilanjutkan. “Salah satunya Rumah Sakit Regional Bireuen dan Kota Langsa yang pembangunannya sudah lama mangkrak.
Persoalan ini perlu atensi khusus dari Pemerintah Aceh untuk mencari solusi skema anggaran, agar pembangunan Rumah Sakit Regional yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut dapat dilanjutkan,” ungkapnya. [Adv]
Editor: Redaksi
