Pidie – Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (DPP JASA) meminta Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam merealisasikan seluruh butir kesepakatan damai dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan silaturahmi dan konsolidasi organisasi bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JASA Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie. Pertemuan di Kabupaten Pidie Jaya berlangsung pada Jumat sore (6/11/2026), sedangkan kegiatan di Kabupaten Pidie dilaksanakan pada Jumat malam.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP JASA, Dr. (Cand) Azis Muhajir, kepada awak media Noa.co.id, melalui rilis pers, Sabtu (7/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi pengurus wilayah sekaligus membahas sejumlah persoalan aktual Aceh, termasuk evaluasi perjalanan perdamaian dan agenda strategis organisasi menjelang peringatan 50 tahun deklarasi Aceh Merdeka pada 4 Desember 2026.
Azis mengatakan, pihaknya menerima berbagai aspirasi dari pengurus wilayah terkait rencana kegiatan memperingati momentum bersejarah tersebut.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pelaksanaan konvoi Bendera Aceh di Banda Aceh pada 4 Desember mendatang.
“Sejumlah kawan-kawan Aneuk Syuhada dari berbagai wilayah menyampaikan aspirasi agar DPP JASA melaksanakan konvoi Bendera Aceh di Banda Aceh pada 4 Desember mendatang. Aspirasi ini tentu akan kami komunikasikan dan sampaikan kepada Dewan Pembina JASA untuk mendapatkan arahan dan pertimbangan lebih lanjut,” ujar Azis.
Ia menjelaskan, JASA merupakan bagian dari generasi yang menginginkan perdamaian Aceh terus terpelihara. Pengalaman konflik masa lalu, menurutnya, harus menjadi pembelajaran untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Azis menyebutkan, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memilih jalan perdamaian dan kembali membangun kehidupan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal serupa, lanjutnya, menjadi komitmen Aneuk Syuhada Aceh dengan mengarahkan perjuangan melalui pembangunan, pendidikan, pemberdayaan generasi muda, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini, para mantan kombatan GAM telah memilih jalan perdamaian dan kembali membangun kehidupan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula kami, Aneuk Syuhada Aceh. Kami mengakhiri warisan konflik dan mengalihkan energi perjuangan kepada pembangunan, pendidikan, pemberdayaan generasi muda, serta peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh,” tegasnya.
Meski demikian, DPP JASA menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kesepakatan damai yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Azis menegaskan, MoU Helsinki tidak boleh berhenti sebatas dokumen sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan langkah konkret yang dirasakan masyarakat Aceh.
“Dahulu Pemerintah Pusat memberikan harapan besar kepada rakyat Aceh bahwa seluruh aspirasi dan tuntutan Aceh akan diakomodasi, kecuali kemerdekaan. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat sejumlah persoalan dan butir kesepakatan yang belum terealisasi sebagaimana harapan masyarakat Aceh. Inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Selain implementasi kesepakatan damai, DPP JASA turut menyoroti keterlibatan aparat TNI dalam dinamika persoalan politik di Aceh.
Menurut Azis, persoalan politik dan pemerintahan daerah semestinya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, dialog, serta jalur hukum dan konstitusional.
“Jangan sampai persoalan politik justru menyeret institusi militer berhadapan dengan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan kekuatan militeristik bukanlah pilihan yang tepat dalam merawat perdamaian. Kita tidak ingin trauma konflik masa lalu kembali dirasakan oleh generasi Aceh hari ini,” katanya.
Menutup pernyataannya, Azis mengingatkan pemerintah agar menjadikan sejarah konflik Aceh sebagai pelajaran dalam menjaga perdamaian yang telah dicapai melalui proses panjang dan pengorbanan besar.
Ia secara khusus menyinggung tragedi berdarah di Tiro, Kabupaten Pidie, agar menjadi catatan sejarah yang tidak terulang di Aceh.
Dari Tanah Kerajaan Pedir ini, kami menyampaikan pesan bahwa tragedi berdarah di Tiro, Pidie harus menjadi catatan sejarah yang tidak boleh terulang kembali di Tanah Rencong. Jangan biarkan kekecewaan terhadap implementasi perdamaian melahirkan kembali ketidakpercayaan generasi muda Aceh terhadap negara. Pemerintah harus hadir dengan keadilan, komitmen, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Aceh,” tutup Azis.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Sanusi
