Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, mendorong penyelesaian persoalan Bendera Aceh serta kepastian pelaksanaan kekhususan daerah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam pertemuan silaturahmi di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu malam (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana jamuan makan malam itu menjadi ruang bagi Wali Nanggroe untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis Aceh. Pembahasannya mencakup keberlanjutan perdamaian, implementasi kekhususan Aceh, hingga penyelesaian isu bendera yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan bahwa kekhususan Aceh harus dilaksanakan secara konsisten sesuai kesepakatan damai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang kami harapkan bukan perlakuan istimewa di luar hukum, melainkan kepastian pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah disepakati dalam perdamaian dan diakui dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,” kata Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe Titip Aspirasi Bendera Aceh kepada Menko Yusril
Persoalan Bendera Aceh menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Wali Nanggroe berharap persoalan yang berkaitan dengan pengaturan bendera dapat memperoleh penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum yang tepat.
Sebagaimana diketahui, pengaturan Bendera dan Lambang Aceh telah tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Karena itu, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kekhususan Aceh, ketentuan hukum nasional, serta semangat perdamaian yang telah disepakati.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menko Yusril menyatakan akan meneruskan sejumlah hal yang disampaikan Wali Nanggroe kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kami berdiskusi panjang lebar. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Wali Nanggroe kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada Presiden, terutama terkait bendera Aceh khususnya,” ujar Yusril.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Bendera Aceh turut menjadi perhatian dalam komunikasi antara lembaga kekhususan Aceh dan pemerintah pusat.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe menyambut baik kunjungan Yusril. Pertemuan itu dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi konstruktif antara Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga kekhususan Aceh.
Perkuat Pelaksanaan MoU Helsinki dan Perdamaian Aceh
Selain membahas persoalan bendera, Wali Nanggroe juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa.
Menurutnya, keberlanjutan perdamaian membutuhkan penghormatan terhadap kesepakatan damai, kepastian hukum, serta hubungan yang saling menghormati antara Aceh dan pemerintah pusat.
Hal tersebut berkaitan erat dengan Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam perjalanan perdamaian Aceh.
Selanjutnya, pelaksanaan kekhususan Aceh juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kedua landasan tersebut menjadi pijakan penyelenggaraan pemerintahan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wali Nanggroe berharap dialog kelembagaan dengan pemerintah pusat tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Ia mengharapkan komunikasi yang telah terbangun dapat menghasilkan langkah konkret bagi kepentingan masyarakat Aceh.
Wali Nanggroe Beri Ucapan Selamat atas Rencana Gelar Doktor Kehormatan Yusril
Dalam kesempatan yang sama, Wali Nanggroe turut menyampaikan ucapan selamat kepada Yusril Ihza Mahendra atas rencana penganugerahan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causaoleh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran Yusril di bidang hukum, ketatanegaraan, dan kehidupan berbangsa.
Sementara itu, Yusril menyampaikan terima kasih kepada Wali Nanggroe atas sambutan serta kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan strategis Aceh.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., beserta jajaran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli, anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Internasional Dr. Mohammad Raviq, serta istri dan anggota delegasi Menko Yusril Ihza Mahendra.
Editor: Amiruddin. MK
