Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur, Fadhlullah, menghadiri peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MPC) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual pada Rabu, 5 Maret 2025. Acara tersebut diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui saluran Zoom dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
MPC KPK merupakan program Pusat Pemantauan Pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan utama untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Nilai capaian MPC KPK akan menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat pencegahan korupsi di daerah selama penyelenggaraan pemerintahan.
Beberapa aspek yang dipantau dalam program ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan transparansi, penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat, penerapan teknologi informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Peluncuran indikator ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di seluruh daerah di Indonesia. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK beserta jajaran utama lembaga tersebut, serta perwakilan dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia yang mengikuti secara virtual.
Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah turut didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Alhudri; Inspektur Aceh, Jamaluddin; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Afarat; serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan diluncurkannya indikator MPC ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi korupsi, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
Editor: Amiruddin. MK
