NTB – Satgas Patroli Imigrasi Wilayah Pertambangan dan Industri memeriksa 1.698 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (30/9) dan Rabu (1/10)
Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan keimigrasian yang melibatkan Tim Operasi Intelijen Keimigrasian, Tim Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar.
“Pemeriksaan dilakukan di Kabupaten Sekongkang, Sumbawa Barat, pada area site project perusahaan. ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal pada TKA yang bekerja di kawasan tersebut, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran,” Kata Yuldi dalam keterangan resminya, Senin, 6 Oktober 2025.
Dia menjelaskan, Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran, di antaranya 64 TKA tidak sesuai alamat tinggalnya dengan data di izin tinggal terbatas (ITAS), 43 TKA bekerja di lokasi berbeda dari yang tercantum dalam Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), serta sejumlah warga negara asing yang belum melaporkan perubahan alamat maupun mutasi paspor.
“Ditemukan pula penggunaan izin tinggal kunjungan (ITK) indeks C22 oleh beberapa TKA yang diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. petugas juga menemukan beberapa perusahaan yang belum melaporkan daftar TKA yang dijamin,” Terangnya.
“Atas temuan tersebut, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar menindaklanjuti dengan pemanggilan klarifikasi terhadap dua perusahaan,” Tambahnya.
Yuldi mengatakan pembentukan Satgas Patroli Imigrasi di wilayah pertambangan, dilakukan untuk menanggapi tingginya mobilitas dan potensi pelanggaran keimigrasian oleh tenaga kerja asing di sektor tambang Satgas ini bertujuan memastikan setiap orang asing memiliki izin tinggal dan izin kerja yang sah sesuai peraturan.
Yuldi menyebut, kegiatan patroli mencakup pengawasan langsung di area tambang, pemeriksaan dokumen keimigrasian, serta penindakan terhadap pelanggaran. Upaya ini, kata Yuldi, dapat memperkuat pengawasan imigrasi dan menjaga tertib hukum di kawasan industri strategis.
“Imigrasi berkomitmen memperkuat pengawasan di berbagai titik di seluruh Indonesia, terutama pada kawasan industri dan perusahaan yang menjadi pusat kegiatan warga negara asing,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
