Sigli – Bantuan sapi Meugang senilai Rp50 juta per desa untuk 1.455 desa di Aceh bukan sekadar program seremonial menjelang hari raya. Dengan total anggaran Rp72,75 miliar, kebijakan ini sejatinya adalah instrumen ekonomi yang sangat strategis.
Pertanyaannya: apakah dana sebesar itu akan menguatkan peternak lokal, atau justru kembali bocor ke luar daerah?
Di sinilah letak ujian keberpihakan para bupati dan wali kota di Aceh, demikian kata Advokad di Pidie, Muharamsayah,SH kepada media ini Jumat (13/2/2026).
Menurut Muharamsyah, kebijakan pengadaan menjadi kunci. Jika pemerintah kabupaten/kota serius ingin menjadikan program ini sebagai stimulus ekonomi rakyat, maka pilihan paling rasional dan berpihak adalah membeli Tumpun Sapi Aceh—rumpun ternak nasional yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian Nomor 2907/Kpts/OT.140/06/2011 dan diperkuat SNI 7651-3:2020.
“Membeli sapi Aceh bukan soal sentimen kedaerahan. Ini soal keberlanjutan plasma nutfah, perlindungan peternak kecil, dan keberanian membangun ekonomi berbasis potensi lokal. “Selama ini, peternak sapi Aceh berada dalam tekanan. Pasar dibanjiri sapi Bali dan Brahman yang secara populasi dan distribusi lebih kuat”,tegas Muharamsyah.
Sebut dia, tanpa kebijakan afirmatif, sapi Aceh perlahan akan tersingkir. Jika itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan komoditas ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas genetika ternak asli daerah.
Hitungannya sederhana. Rp50 juta dikali 1.455 desa menghasilkan Rp72,75 miliar. Bayangkan jika seluruh dana itu berputar di kandang-kandang peternak Aceh—di Pidie, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, hingga Aceh Barat.
Kata Muharamsyah, dampaknya bukan hanya pada penjualan sesaat, tetapi pada peningkatan populasi, perbaikan bibit, serta semangat generasi muda untuk kembali beternak. Sebaliknya, jika pengadaan justru mengandalkan sapi dari luar daerah, maka kita sedang menyaksikan paradoks: bantuan rakyat Aceh, uangnya keluar Aceh.
Meugang adalah tradisi, tapi ekonomi tidak boleh berhenti pada tradisi. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembagi bantuan, melainkan sebagai arsitek kebijakan yang membentuk ekosistem ekonomi jangka panjang. Inilah momentum untuk menjadikan Meugang sebagai lokomotif kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi desa.
Karena itu, sebut Muharamsyah, keputusan membeli sapi Aceh bukan keputusan administratif biasa. Ia adalah pilihan politik ekonomi. Pilihan keberpihakan. Pilihan masa depan.Para bupati dan wali kota di Aceh kini berada di persimpangan: menjadikan Rp72,75 miliar sebagai perayaan sesaat, atau sebagai fondasi kebangkitan peternakan Aceh dan sejarah akan mencatat pilihan itu.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
