Home / Aceh Barat / Pemerintah

Jumat, 4 Oktober 2024 - 16:48 WIB

Pemkab Aceh Barat Gelar Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Gampong

mm Redaksi

Pemkab Aceh Barat Gelar Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Gampong. Foto: dok. Humas Diskominsa Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Gelar Sosialisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Gampong. Foto: dok. Humas Diskominsa Aceh Barat

Meulaboh – Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan gampong, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menggelar sosialisasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Kecamatan Kaway XVI, Kamis (03/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh keuchik, tuha peut, mantan keuchik, dan pejabat terkait dari beberapa gampong di Kecamatan Kaway XVI, Panton Reu, dan Kecamatan Sungai Mas.

 

Sosialisasi dibuka oleh Pj. Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Nyakna, SE, M.Dev.

Baca Juga :  Command Centre Diskominsa Dikunjungi Peserta APIE Camp

Dalam sambutannya, Nyak Na menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat untuk memastikan pengelolaan dana gampong yang efektif. “Dana gampong merupakan program strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Pengelolaannya harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.

 

Nyak Na juga mengingatkan, bahwa setiap temuan Inspektorat adalah peringatan dini yang harus ditindaklanjuti. “Rekomendasi yang diberikan APIP adalah panduan untuk perbaikan dan pencegahan penyalahgunaan. Mengabaikannya bisa berujung pada tindakan hukum dari APH,” tambahnya.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Serahkan SK Kenaikan Pangkat Kepada 106 PNS

 

Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria, SE, CGCAE, juga turut memberikan materi mengenai pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dan peran APH dalam penegakan hukum. “Kami ingin memastikan setiap temuan akan ditindaklanjuti dengan baik. Kerja sama dengan APH sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” jelas Zakaria.

Baca Juga :  Pj Gubernur Dampingi Irjen Kemendagri Tinjau Stadion Lhong Raya

 

Sementara itu, Inspektur Pembantu II, Irwandi, SE, CGCAE, memaparkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

Pejabat dari Kejaksaan Negeri Meulaboh dan Polres Aceh Barat juga turut menjelaskan dampak hukum bagi pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi wadah diskusi bagi seluruh pihak untuk mencari solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan gampong, serta memperkuat kesadaran pentingnya tindak lanjut rekomendasi demi kemajuan pembangunan daerah.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Kemendagri Siapkan Langkah Strategis Fasilitasi Penyelesaian Polemik Status Empat Pulau Aceh–Sumut

Aceh Besar

Sekda Aceh Besar Buka Musprov Perdana Feskushi Aceh

Internasional

Ambisi iklim Indonesia melaju dengan peluncuran inisiatif konservasi dan keberlanjutan hutan serta lahan gambut

Internasional

Kemenpora dan FAO serukan pemberdayaan anak muda di pertanian dalam Farmers’ Regeneration Summit

Daerah

Pemprov Aceh Terima 20 Ton Bantuan dari MyFundAction untuk Korban Banjir dan Longsor

Pemerintah

Pemerintah Aceh Mulai Susun Rencana Pembangunan 20 Tahun ke Depan

Nasional

Persaja Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh

Aceh Besar

Syech Muharram Tegaskan Tidak Ada Perayaan Tahun Baru Masehi di Aceh Besar