Banda Aceh – Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951, namun Pemerintah Indonesia tetap menampung kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di sejumlah titik di Provinsi Aceh.
Sisi kemanusiaan menjadi salah satu alasan kuat mengapa Pemerintah masih tetap menerima kedatangan imigran Rohingya ke Indonesia khususnya lewat Aceh.
“Kehadiran Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar kita dalam penanganan Rohingya,” kata Kakanwil Kemenkumham Aceh yang diwakili oleh Kabag Program dan Humas, Mahyadi.
Dalam acara yang berlangsung di The Pade Hotel, Banda Aceh, Selasa (21/5/2024) lalu, Mahyadi menyampaikan hal itu dihadapa banyak orang yang hadir.
Hal itu disampaikan Mahyadi saat membuka kegiatan Penyebaran Informasi Terkait Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini digagas oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan.
“Jadi kehadiran bapak dan ibu sekalian dari berbagai unsur ini diharapkan dapat mengelaborasikan ide terhadap penanganan pengungsi dari luar negeri, termasuk Rohingya,” katanya.
“Selain soal kemanusiaan, kita juga memang harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Artinya, memang harus hati-hati dalam setiap kebijakan yang kita ambil,” tambah Mahyadi.
Penulis: Hidayat S
Editor : Amiruddin MK
