SPS Dorong Pj Gubernur Terbitkan Aturan Kerjasama Publikasi Media - NOA.co.id
   

Home / Daerah

Sabtu, 22 Juni 2024 - 10:13 WIB

SPS Dorong Pj Gubernur Terbitkan Aturan Kerjasama Publikasi Media

REDAKSI

Ketua SPS Aceh, Muktaruddin Usman (Foto: noa.co.id/FA)

Ketua SPS Aceh, Muktaruddin Usman (Foto: noa.co.id/FA)

Banda Aceh – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Aceh menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, segera menerbitkan aturan tentang kerjasama publikasi media massa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua SPS Aceh, Muktaruddin Usman saat menjawab pertanyaan wartawan, Jum’at, 21 Juni 2024.

Ia menyebutkan, regulasi tersebut nantinya akan mengatur bagaimana mekanisme kerjasama antara pemerintah dan media massa.

“Sangat perlu. Pemerintah Aceh dan Pemkab/Pemko se-Aceh wajib membuat regulasi terkait kerjasama publikasi dengan media massa,” kata Muktaruddin.

Baca Juga :  H Mukhlis Takabeya Kembali Bantu Pembangunan Meunasah Gampong Lueng di Bireun

Ia mengaku prihatin dengan polemik publikasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang belakangan ini menghiasi media massa terutama media online di Aceh.

“Seharusnya hal seperti itu tak terjadi. Kredibilitas bisnis pers tercoreng gara-gara ada pihak yang kecewa dengan kondisi bisnis pers saat ini,” ucapnya.

Menurut Muktar, selama ini perhatian Pemerintah Aceh hingga pemerintah kabupaten/kota sudah baik. Sehingga, keberlangsungan media lokal di Aceh berjalan lancar.

“Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota telah peduli terhadap pers melalui alokasi belanja iklan dan publikasi yang sangat memadai. Sekarang tergantung pelaku bisnis pers, apa mau terus-terusan gaduh dan saling cari salah atau bersama-sama memajukan industri pers di Aceh,” ujarnya.

Baca Juga :  Cegah Pungli Penyelengaraan PPDB: Ombudsman Gandeng KPK dan BPMP

Oleh karena itu, Muktar meminta pemerintah untuk segera membuat aturan main kerjasama publikasi media massa. Sehingga semua pihak punya pedoman sebagai pegangan.

Disisi lain, ia juga mengimbau para pemilik dan pengelola (CEO) media untuk mengelola medianya dengan baik dan profesional. Ia juga meminta pemilik media memisahkan antara keredaksian dengan usaha pers.

Baca Juga :  Pemkab Aceh Barat Siap Implementasikan Komitmen Pemberantasan Korupsi dengan KPK RI

“Jangan campur aduk. Kalau campur aduk tak baik dan ujung ujungnya berubah dari bisnis jadi berita,” ungkapnya.

Ia berharap, Pemerintah Aceh dapat melibatkan organisasi perusahaan media dalam penyusunan regulasi terkait kerjasama publikasi tersebut di Aceh.

“Libatkan konstituen dewan pers, jangan organisasi media yang dibikin sendiri, SK-kan sendiri lantik sendiri,” pungkasnya.

Editor: Amiruddin MK

Share :

Baca Juga

Daerah

25 Tahun Kabupaten Aceh Singkil, Berjalan Diatas Air

Daerah

Dishub Banda Aceh Raih Peringkat Pertama Pengelolaan Website Terbaik

Daerah

Warga Temukan Granat Tangan di Desa Durung Aceh Besar

Daerah

Sembilan Pelanggaran Lalulintas jadi Target Operasi Patuh Seulawah

Daerah

Asosiasi Nelayan Kepiting Langsa Temui Haji Uma, Minta Permen KP untuk di Kaji Ulang

Aceh Besar

Kapolres Aceh Barat Gelar Kejurprov Balap Motor IMI

Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Panen Cabai di Kebun Kelompok Tani Binaan Distan

Daerah

Mendapat Hidayah, Satu Personel Polres Aceh Selatan Masuk Islam

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!