Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menyelenggarakan dialog tingkat tinggi di Jakarta untuk merefleksikan masa depan kerja sama multilateral, menandai 80 tahun berdirinya PBB yang tengah menjalani proses reformasi struktural, Rabu (11/3/2026).
Seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” mempertemukan lebih dari 120 pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota PBB, mitra pembangunan, pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan kementerian, serta pimpinan lembaga PBB untuk membahas bagaimana PBB berupaya merespons tantangan global secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran multilateralisme di tengah dunia yang semakin kompleks.
PBB yang kini telah berusia delapan decade, tengah menjalankan upaya reformasi besar melalui UN 80 Initiative, yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres untuk sistem PBB yang lebih efektif, terpadu, dan berdampak.
Inisiatif ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, peninjauan kembali ribuan mandat yang ada, serta pembaruan cara sistem PBB berorganisasi dan melaksanakan pekerjaannya di bidang perdamaian, pembangunan, misi kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Indonesia secara aktif terlibat diskursus mengenai masa depan multilateralisme. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di tengah lanskap global yang terus berubah. “Bagi Indonesia, PBB yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tujuan yang diembannya tetap menjadi hal yang sangat penting. Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan.”
Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berkelanjutan:
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, PBB tetap menjadi platform penting untuk dialog, kerja sama, dan aksi bersama. Inisiatif UN80 bertujuan memastikan bahwa PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih baik—bekerja lebih efektif, lebih terpadu, dan memberikan dampak yang lebih besar.”
Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel yang menampilkan David McLachlan-Karr, Direktur Regional Asia-Pasifik dari UN Development Coordination Office; Masni Eriza, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri; serta Philips Jusario Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia.
Para panelis membahas bagaimana agenda reformasi UN80 dapat memperkuat kemampuan sistem PBB dalam merespons krisis global, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih efektif di tingkat negara.
Para peserta juga mendiskusikan peran Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral, serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi sistem internasional dalam beradaptasi dengan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat.
Seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” merupakan bagian dari rangkaian konsultasi global yang lebih luas menjelang penyelesaian proses reformasi UN80 pada tahun 2026.
Editor: Amiruddin. MK
