Sigli – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan membagikan makanan kepada anak sekolah. Pemerintah pusat menempatkannya sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi ikut memastikan program berjalan aman, tepat waktu, transparan, dan sesuai standar gizi.
Pesan itu mengemuka dalam rapat koordinasi khusus antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah se-Indonesia mengenai dukungan pelaksanaan MBG, Kamis, 13 Agustus 2026. Rapat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Pemerintah Kabupaten Pidie dari Ruang Rapat Setdakab.
Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pidie, Apriadi, S.Sos.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Tito, pemenuhan gizi sejak dini menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan memiliki daya saing. Program MBG juga diharapkan ikut menekan persoalan stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.
Namun, keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh tersedianya anggaran dan makanan.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, pengawasan serta dukungan pemerintah daerah.
Kepala BGN Sudaryono menekankan hal serupa. Ia meminta pelaksanaan MBG dilakukan secara aman, tepat waktu dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama untuk kelompok penerima seperti anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui.
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai ujung tombak program, juga tidak boleh bekerja sekadar mengejar jumlah porsi. Standar keamanan pangan, pengelolaan limbah, kualitas pelayanan dan ketepatan waktu penyajian harus menjadi bagian dari pengawasan.
BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, masukan maupun keluhan mengenai pelaksanaan MBG. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat menjadi alat kontrol terhadap kualitas pelayanan di lapangan.
Untuk mendukung keterbukaan, BGN menyiapkan portal digital Radar MBG. Melalui platform tersebut, orang tua, sekolah dan pemerintah daerah dapat memantau menu, kandungan gizi serta layanan SPPG.
Keterbukaan itu penting karena program MBG bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengawasan publik, dalam konteks ini, bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari upaya memastikan makanan yang diterima benar-benar memenuhi standar dan diberikan kepada kelompok sasaran sesuai ketentuan.
Di Pidie, rapat koordinasi tersebut diikuti sejumlah pejabat terkait. Mereka antara lain Inspektur Kabupaten Pidie Mukhlis, S.Sos., M.Si., CGCAE.; Kepala Dinas Kesehatan Dr. Dwi Wijaya; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd.; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Firman Maulana, S.STP., M.Si.; Kepala DP3AKB Turno Junaidi, SKM., M.M.; Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Hasballah, S.P., M.M.; Plt. Kepala DPMPTSP Sri Rahayu, S.E.; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Azhari, S.Pi.; serta Kabag Kesra Hasanuddin.
Keterlibatan banyak perangkat daerah menunjukkan bahwa MBG bukan program yang dapat ditangani oleh satu instansi saja. Urusan pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, pengawasan hingga perlindungan anak dan keluarga saling berkelindan di dalamnya.
Tantangannya kini adalah memastikan koordinasi tersebut tidak berhenti di ruang rapat. Di lapangan, ukuran keberhasilan MBG pada akhirnya sederhana: makanan tersedia tepat waktu, aman dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi dan benar-benar diterima oleh mereka yang menjadi sasaran.
Dengan pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembagian makanan, tetapi benar-benar menjadi investasi untuk memperbaiki kualitas generasi Pidie dan Indonesia pada masa mendatang.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
