Home / Aceh Barat Daya / Hukrim

Senin, 16 November 2026 - 21:46 WIB

Hakim PTUN Jakarta Diadukan ke KY, Kejari Abdya ke Kejagung

mm Teuku Nizar

Sekretaris SaKA, Erisman. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Sekretaris SaKA, Erisman. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Aceh Barat Daya – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyeret dugaan pelanggaran etik hakim PTUN Jakarta dan persoalan penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi (CA) di Aceh Barat Daya (Abdya) ke tingkat pusat.

Yayasan tersebut mengadukan hakim PTUN dan PT TUN Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) RI serta melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya ke Kejaksaan Agung RI.

Perwakilan Yayasan Supremasi Keadilan Aceh, Erisman, S.H., mengatakan pengaduan terhadap hakim berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik.

Dan perilaku dalam menangani perkara gugatan fiktif positif yang pengajuannya oleh PT Cemerlang Abadi.

Ia menyebut, putusan perkara Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang kemudian mendapat penguatan oleh PT TUN Jakarta mengabaikan substansi perkara dan putusan-putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum.

Menurut Erisman, materi, substansi gugatan, serta pembuktian dalam perkara terbaru pada pokoknya sama dengan perkara sebelumnya.

Baca Juga :  Penyaluran Sembako di Setia Ternyata Bukan Program PKH, Begini Penjelasan Koordinator PKH

Dalam putusan terdahulu, kata dia, PT Cemerlang Abadi telah dinyatakan kalah dalam dua proses peradilan.

“Sudah final CA kalah 2:0 di dalam dua peradilan sebelumnya, masak ini ada babak baru lagi,” ujar Erisman.

Ia menduga hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh substansi perkara dan riwayat putusan sebelumnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengaburkan kepastian hukum serta memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Erisman menjelaskan, pengaduan ke KY merupakan bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim dalam menjalankan tugas yudisial.

Pihaknya meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam perkara tersebut.

Selain itu, yayasan juga meminta KY mengawasi proses upaya hukum kasasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung RI.

Selain mengadukan hakim, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh juga melaporkan penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi oleh Kejari Abdya kepada Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Baca Juga :  Enam Pelaku Curanmor Dibekuk Dalam Operasi Sikat Seulawah 2025

Erisman menyoroti pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah disita penyidik dalam perkara tersebut.

Menurutnya, meski perkara sudah berjalan sekitar tiga tahun dalam tahap penyidikan, perusahaan masih menguasai lahan dan menjalankan aktivitas di atas objek sitaan.

Ia juga mempertanyakan dugaan kebijakan pinjam pakai manajemen terhadap objek sitaan kepada pihak perusahaan.

Menurutnya, pengelolaan barang sitaan dan dugaan kebijakan tersebut perlu mendapat pemeriksaan dari Kejaksaan Agung.

Selain itu, Erisman menilai Kejari Abdya belum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara menyeluruh kepada publik selama proses penyidikan berlangsung.

“Kami mengadukan ketidakprofesionalan Kejari Abdya dalam menangani perkara ini. Sudah tiga tahun berjalan sejak penyitaan lahan eks HGU, tetapi perusahaan masih dapat menguasai lahan dan melakukan aktivitas,” ungkapnya.

Erisman menegaskan, kedua pengaduan tersebut juga merupakan bagian dari advokasi publik untuk mencegah konflik agraria di Abdya semakin meluas.

Baca Juga :  Imigrasi Tangkap Buron Asal Filipina, Buru Dua Orang Lainnya

Ia mengingatkan, lebih dari 2.000 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA kini mengambil langkah mandiri dengan menguasai sebagian lahan eks HGU perusahaan tersebut.

Menurutnya, kondisi itu harus menjadi alarm agar segera mengambil langkah konkret untuk mencegah konflik agraria yang lebih besar.

Ia menilai, persoalan penguasaan lahan eks HGU tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Apalagi, keterlibatan ribuan masyarakat dalam persoalan tersebut berpotensi memperbesar konflik jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah.

“Penguasaan sebagian lahan eks HGU oleh masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan ini semakin memicu konflik agraria berkepanjangan,” tegas Erisman.

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyatakan telah melampirkan bukti registrasi penerimaan pengaduan kepada KY RI dan Kejaksaan Agung RI.

Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar

Share :

Baca Juga

Hukrim

Menteri Imipas Dalami Dugaan Oknum Imigrasi Terlibat Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura

Hukrim

Pemerintah Perkuat Sinergi Pemberantasan Penyelundupan

Hukrim

Polres Pidie Ungkap Kasus Tambang Ilegal, 1 Eskavator Diamankan

Aceh Barat Daya

Dewan Desak Tuntaskan Dugaan Kerugian Negara Rp10 Triliun

Aceh Barat Daya

Menata Sistem Persampahan Abdya, Indra Sukma Dorong Belajar dari Banyuwangi dan Surabaya

Hukrim

Tim Rimueng Akhir Petualangan Bobby

Hukrim

Respons Cepat Subdit Siber Polda Aceh Tangani Video Viral TikTok Bermuatan Asusila

Aceh Barat Daya

Obat Kosong dan Resep Tanpa Stempel, Bupati Abdya Turun Tangan