Home / Parlementaria

Rabu, 18 November 2026 - 12:29 WIB

Jangan Sekadar Masuk Daftar! Bapemperda Tekan OPD Matangkan Raperda 2026

mm Redaksi

Bengkulu Selatan — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengeratkan pengawalan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Lewat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, badan legislasi ini menekan agar seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah terdaftar segera dimatangkan — mulai dari draf regulasi hingga naskah akademik — supaya pembahasan di DPRD tidak molor.

Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menegaskan setiap OPD pengusul wajib menunjukkan progres yang jelas. Bukan cuma soal draf, tapi juga kesiapan naskah akademik dan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian.

Baca Juga :  BHS Soroti Kendala Transportasi Menuju IKN

“Kami minta menjelaskan. Mana yang drafnya sudah jadi, mana yang masih kajian, mana yang terkendala regulasi di atasnya. Jangan sampai Propemperda sudah ditetapkan, tapi naskah akademik dan drafnya tidak ada kejelasan,” tegas Iin, Kamis (05/11/2026).

Menurutnya, masuknya sebuah Raperda ke dalam Propemperda bukan sekadar memenuhi daftar program legislasi daerah. Lebih dari itu, setiap rancangan regulasi harus benar-benar berakar pada kebutuhan daerah, berpijak pada landasan hukum yang kuat, dan mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, OPD diminta tidak menunda penyusunan materi. Kesiapan dokumen sejak awal, kata Iin, menjadi kunci untuk mempercepat pembahasan sekaligus menghindari pembahasan yang berlarut-larut.

Baca Juga :  DPRA Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025

“Kalau drafnya matang, pembahasan di DPRD akan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele. Target kita, semua Raperda yang masuk Propemperda 2026 bisa dibahas dan dituntaskan tepat waktu,” ujarnya.

Bukan hanya mengejar kuantitas dan target waktu, Bapemperda juga menaruh perhatian besar pada kualitas. Perda yang dibentuk harus memiliki substansi yang kuat, realistis untuk diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Tim Pansus DPRK Aceh Besar Kaji Perubahan Status Hutan Lindung

Untuk mempercepat proses itu, Bapemperda bersama Bagian Hukum siap memperkuat koordinasi dan memberikan pendampingan kepada OPD pengusul — terutama jika ditemukan kendala dalam penyusunan naskah akademik maupun harmonisasi regulasi.

“Kita kawal bersama agar Propemperda 2026 ini menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi unggul secara kualitas,” pungkasnya.

Bapemperda berharap seluruh OPD meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab menyiapkan setiap Raperda, sehingga Propemperda 2026 bukan sekadar agenda legislasi tahunan, melainkan benar-benar melahirkan regulasi berkualitas yang berpihak pada kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Yoni Muhardi

Share :

Baca Juga

Parlementaria

DPRK Aceh Barat menggelar rapat paripurna ke-VII masa sidang ke-II tahun 2024

Parlementaria

Bahas Perubahan APBK 2026, Fraksi PAN Minta Pemko Banda Aceh Percepat Realisasi Anggaran

Parlementaria

Komisi III DPRA Soroti Pertemuan Mualem dengan Menteri Pertanian, Dinas Teknis Harus Dilibatkan

Daerah

DPR dan Pemerintah Aceh Sahkan APBA 2025 Sebesar Rp 10,8 Triliun

Daerah

HT Ibrahim Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi Lapas Kelas III Lhoknga

Parlementaria

Komisi I DPRA Audiensi dengan SMSI Aceh, Bahas Sinergi Media dan Legislasi

Advetorial

DPRA Panggil Bappeda dan Dinas Keuangan Bahas Lambatnya Realisasi APBA 2025

Parlementaria

Terkait PJ Gubernur, DPRA Minta Pusat Tidak Kirim Penyakit ke Aceh