Nagan Raya – Dinamika politik di Kabupaten Nagan Raya memanas menyusul keputusan rapat paripurna DPRK yang memberhentikan Muhammad Riski Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK pada Kamis (19/11/2026).
Pasca-keputusan tersebut, Riski membantah tudingan yang menjadi dasar pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan menyatakan siap menempuh jalur hukum. Jum at. (20/11/2026).
Usai rapat paripurna, Riski menilai pencopotan dirinya perlu diuji dari aspek hukum dan keadilan. Ia menegaskan tidak bersalah dan berencana memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
”Kita adalah negara hukum. Setiap proses harus memiliki landasan hukum yang jelas. Saya tegaskan tidak bersalah dan akan membuktikannya melalui proses hukum,” kata Riski.
Ia juga keberatan karena menilai persoalan pribadi dan keluarga tidak semestinya ditarik ke ranah kepentingan politik. Selain itu, Riski menyayangkan penjelasannya saat pemeriksaan BKD tidak tergambar secara utuh dalam forum rapat paripurna, serta menepis anggapan dirinya sengaja mangkir dari panggilan BKD karena saat itu tengah menjalankan agenda dinas dan partai di luar daerah.
PPP Tegaskan Tetap Solid, Tunggu Arahan DPP
Di tengah perdebatan soal keabsahan dan dampak politik pencopotan tersebut, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Nagan Raya, Samsul Rahmat Pang Rabo, memastikan kondisi internal partai tetap solid dan tidak terpecah.
Menurut Samsul, hingga kini Riski masih menjabat sebagai Ketua PPP Nagan Raya dan belum ada keputusan kepartaian yang mengubah posisi tersebut.
”Kami menghormati seluruh mekanisme yang berlangsung. Proses hukum masih berjalan, sehingga semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu keputusan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan dan hasil proses di DPRK akan dibawa serta dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk ditindaklanjuti sesuai aturan organisasi. Samsul juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Konfirmasi BKD Belum Terjawab
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya belum membuahkan hasil. Tim redaksi telah berupaya menghubungi pihak terkait pada Kamis hingga Jumat malam.
Redaksi sempat terhubung dengan Cutman dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), namun sejumlah pertanyaan pendalaman diminta agar diarahkan langsung kepada Ketua BKD T. Zulkarnain yang juga merupakan unsur legislator dari Partai NasDem Nagan Raya. Hingga Jumat malam, jawaban konfirmasi dari Ketua BKD belum diterima. (Rizal.43)
Editor: Amiruddin. MK



















