BANDA ACEH – Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menepati posisi ketiga pada acara anugerah inovasi Aceh tahun 2022 yang digelar oleh Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (17/11/2022).
Sementara diposisi pertama raih oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh, terbaik dua diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA)
Penyerahan anugerah tersebut diberikan kepada enam Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) sangat inovatif sebagai agen inovasi Aceh.
Dilanjutkan terbaik empat diraih oleh Bappeda Aceh, terbaik lima diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan terbaik enam diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
Pada acara tersebut juga diluncurkan Inovasi Aceh dan dilanjutkan dengan penyerahan akun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pemerintah Aceh kepada SKPA terpilih yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan apresiasi kepada para kepala SKPA beserta jajaran, dan juga para stakeholder yang telah berupaya melakukan terobosan dan inovasi di setiap sektor, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Inovasi merupakan kunci dan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan, baik dari aspek pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya kemampuan menciptakan pembaharuan, menjadi sebuah keharusan pada era disrupsi seperti saat ini.
Karena itu, sudah sepantasnya selaku penyelenggara pemerintahan, dapat menginternalisasikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
“Semua aspek tersebut merupakan akumulasi dari upaya kita semua untuk melakukan pembaharuan, terus menciptakan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan, dan tidak terjebak dengan rutinitas yang biasa,” imbuhnya.
Menurut Bustami, salah satu isu penting yang harus menjadi perhatian semua adalah masih tingginya persentase penduduk miskin dan prevalensi stunting di Aceh.
Menyikapi kondisi tersebut, semua unsur harus bersama-sama berkolaborasi melakukan terobosan dan inovasi diberbagai dimensi yang merujuk kepada penurunan jumlah penduduk miskin dan stunting.
“Kedua permasalahan tersebut harus dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari seluruh aspek pembangunan,” ajaknya.
Ia menyebutkan, setiap daerah tentunya memiliki karakteristik masalah berbeda, sehingga kita memerlukan berbagai inovasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara berbeda.
Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi yang baik.
“Setiap instansi dan lembaga, harus memiliki komitmen bersama dalam menghasilkan minimal 2 (dua) inovasi setiap tahunnya. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan komitmen tersebut demi mendukung kemajuan pembangunan Aceh yang kita cintai ini,” imbaunya
