Jakarta – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kerusuhan besar di Nepal. Aksi protes yang dipicu pemblokiran 26 platform media sosial populer oleh Pemerintah Nepal pada Senin (8/9/2025) itu telah berubah menjadi kerusuhan mematikan.
Data terakhir pada Selasa (9/9/2025) menyebutkan, sedikitnya 19 orang tewas akibat tembakan aparat keamanan, sementara ratusan lainnya luka-luka. Protes dipelopori anak muda Gen Z Nepal di Kathmandu dan berbagai kota lain. Mereka menuntut pemerintah mencabut larangan media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi.
“Sejauh ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.
57 WNI di Nepal, termasuk delegasi RI dan wisatawan
Judha mengatakan, KBRI Dhaka, yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, mencatat, terdapat 57 WNI yang tinggal menetap di Nepal. Pada saat ini terdapat pula 43 anggota Delegasi RI yang sedang mengikuti beberapa konferensi internasional di Kathmandu, 2 anggota TNI yang sedang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan WNI.
Pihak KBRI menyebut telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan komunitas Indonesia yang berada di sana untuk memastikan keselamatan seluruh WNI.
Imbauan untuk tingkatkan kewaspadaan
Dalam pernyataan resminya, KBRI Dhaka mengimbau seluruh WNI di Nepal agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa, dan terus memantau perkembangan keamanan dari sumber resmi pemerintah maupun media.
Bagi WNI yang sedang berkunjung atau berwisata, KBRI meminta agar segera melakukan lapor diri melalui hotline yang disediakan.
Hotline KBRI Dhaka: +8801614444552
Konsul Kehormatan RI Kathmandu: +9779851046514 / +9779801190989
PM Nepal mengundurkan diri diikuti sejumlah menteri
Sementara itu, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya. Oli mengatakan, langkah ini diambil untuk membuka jalan menuju solusi konstitusional atas krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu.
Gelombang kemarahan publik disertai aksi kekerasan menargetkan sejumlah tokoh politik, termasuk kediaman Oli sendiri dan mantan PM Sher Bahadur Deuba. Sejumlah kantor pusat partai politik juga dilaporkan dirusak massa.
Editor: Amiruddin. MK
