Home / News

Selasa, 4 November 2025 - 15:08 WIB

Tingginya Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Pemerintah Nilai Calon Desa Antikorupsi

mm Amir Sagita

Bupati Pidie Sarjani Abdullah saat memberi arahan pada acara Penilaian Calon Desa Antikorupsi di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Selasa (4/11/2025) (Foto Amir Sagita NOA.co.id).

Bupati Pidie Sarjani Abdullah saat memberi arahan pada acara Penilaian Calon Desa Antikorupsi di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Selasa (4/11/2025) (Foto Amir Sagita NOA.co.id).

Sigli – Maraknya dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pidie mendorong pemerintah setempat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang bersih dan transparan. Salah satu upayanya, dengan menggelar Penilaian Calon Desa Antikorupsi 2025 yang resmi dibuka oleh Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, S.H., di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Selasa (4/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Sarjani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga :  Presiden Palestina Minta Hamas Serahkan Senjata-Bebaskan Sandera

“Gampong merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Dari gamponglah pelayanan publik dimulai dan kesejahteraan masyarakat dibangun. Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak akan tercapai tanpa keberhasilan gampong dalam mengelola pemerintahannya,” ujar Sarjani.

Menurutnya, program Desa Antikorupsi bukan hanya sekadar menjadikan desa bebas dari korupsi, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan di tingkat bawah.

Baca Juga :  KPA Wilayah Lhok Tapaktuan Dukung Dr. Husnan Harun

Bupati yang akrab disapa Abu Sarjani itu juga mengapresiasi seluruh gampong yang telah menunjukkan komitmen untuk mengikuti penilaian tersebut. Ia menegaskan bahwa menuju desa antikorupsi membutuhkan niat, keteladanan, serta konsistensi dari semua pihak.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK atau Inspektorat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penilaian ini bukan semata mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan budaya kerja di gampong-gampong kita,” tegasnya.

Baca Juga :  Pj Gubernur Safrizal Antar Kepulangan Menbud Fadli Zon di Bandara SIM

Sarjani juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menanamkan budaya jujur dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap, predikat Desa Antikorupsi bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Penilaian Desa Antikorupsi Provinsi Aceh, Asisten I Setdakab Pidie Drs. Nadhar Putra, M.Si, sejumlah Kepala SKPK, Forkopimcam Glumpang Tiga, Imum Mukim, serta Keuchik dan perangkat Gampong Kayee Jatoe.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita

Share :

Baca Juga

Aceh Barat

Bupati Aceh Barat Bentuk Satgas Optimalisasi PAD, Fokus Tingkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Hukrim

Menhan–Menhut Perkuat Sinergi Satgas Penertiban Kawasan Hutan

News

Komisi I DPRA Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer R2/R3 Aceh ke Kemenpan RB

Daerah

Waspada! Website Penipuan Kantor Imigrasi Blang Pidie 

Aceh Barat

Pj. Bupati Aceh Barat Menang Kasasi di Mahkamah Agung melawan PT Gading Bhakti

News

Dua Siswa MAN 1 Pidie Naik Podium Kompetisi Robotik di Malaysia

News

Wujudkan Visi Misi Mualem-Dek Fadh, Kadis Pendidikan Dayah Aceh Saweu Ulama

Nasional

Potret BHS saat Kunker Komisi VII DPR RI di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara