Home / Kesehatan / Pemerintah Aceh

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:35 WIB

Wali Nanggroe Minta Penjelasan Pergub JKA, Pemerintah Aceh Beberkan Alasan Penyesuaian Data DTSEN

mm Redaksi

Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, bersama Wali Nanggroe Aceh (PYM) Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar dan jajaran Forkopimda Aceh saat menggelar Rapat Koordinasi Strategis Penyelenggara & Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Selasa, (19/5/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda

Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, bersama Wali Nanggroe Aceh (PYM) Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar dan jajaran Forkopimda Aceh saat menggelar Rapat Koordinasi Strategis Penyelenggara & Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Selasa, (19/5/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda

Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar, meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Aceh terkait alasan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Penyelenggaraan dan Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang digelar di Pendopo Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).

Dalam forum itu, Wali Nanggroe juga meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sejumlah unsur turut dimintai pandangan, di antaranya Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama, hingga akademisi.

Baca Juga :  Relawan Tiongkok dan Malaysia Salurkan 9.500 Paket Bantuan untuk Korban Bencana Aceh

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melainkan sebagai langkah penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Tujuan pergub ini adalah menata ulang data berdasarkan DTSEN. Data ini ditetapkan presiden dan semua lembaga harus mengacu pada data ini. Ada empat provinsi yang juga mengacu pada data tersebut,” kata M Nasir.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh perlu melakukan penyesuaian anggaran mengingat keterbatasan fiskal daerah, serta adanya alokasi anggaran yang bersifat terikat sehingga tidak dapat digunakan secara fleksibel.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Lantik 201 Kepala SMA, SMK, dan SLB, Perkuat Kepemimpinan Pendidikan Daerah

Meski demikian, M Nasir menyampaikan bahwa setelah melalui evaluasi dan pertimbangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah memutuskan untuk mencabut Pergub tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Aceh akan menerbitkan regulasi baru untuk menghentikan Pergub JKA yang sebelumnya berlaku.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh menegaskan bahwa persoalan JKA tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran. Saya harap semua aspirasi ditampung dan pemerintah harus hadir menjaga stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah,” ujar Malik Mahmud.

Baca Juga :  Kapolda Aceh Hadiri Pembukaan MTQ ke-XXXVII di Pidie Jaya

Ia juga mengingatkan kembali sejarah panjang perjuangan dan konflik yang pernah terjadi di Aceh, mulai dari masa peperangan dengan kerajaan lain, penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang, hingga konflik bersenjata pada era DI/TII dan GAM.

Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi yang baik serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Pastikan Dana Bencana Sesuai Regulasi

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Tinjau Jalan IJD PUPR di Kembang Tanjong, Dorong Penyempurnaan Infrastruktur

Pemerintah Aceh

Sebut Sawit Aceh Bebas Deforestasi, Wagub Ajak Perusahaan Global Investasi di Aceh 

Kesehatan

Awas Hipertensi Penyebab Utama Kematian

Pemerintah Aceh

Kapolda Aceh Hadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Masa Bhakti 2026–2031

Pemerintah Aceh

Biro PBJ Setda Aceh Berkomitmen Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Transparan

Pemerintah Aceh

Maulid Nabi 1448 H Digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Abu Paya Pasi Ajak Warga Hadir

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Ikuti Senam Bersama dan Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026