Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, dan diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Turut hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno, yang menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Menurut Pratikno, Satgas ini dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara terkoordinasi dan terarah.
“Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pelaporan Tim Pengarah dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sementara Tim Pelaksana melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan. Koordinasi antaranggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas meliputi percepatan penetapan lokasi relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for workmelalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah masukan terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Ia berharap adanya kejelasan dari pemerintah pusat mengenai skema penanganan yang dikoordinasikan Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan dan dukungan sektoral bagi Pemerintah Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap mendapat penjelasan yang lebih rinci dari Pemerintah Pusat, termasuk tahapan penugasan serta dukungan yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mualem.
Ia juga menyinggung masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
“Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.
Menurut Mualem, hal tersebut juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Ia mencontohkan kebijakan pembebasan barcode SPBU yang diterapkan selama masa tanggap darurat guna memastikan kelancaran distribusi BBM di Aceh.
Selain itu, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh yang dioperasionalkan selama masa darurat dinilai sangat membantu mobilitas masyarakat. Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan hingga kondisi Aceh benar-benar pulih.
“Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar aktivitas masyarakat kembali normal, sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” pungkas Mualem.
Editor: Amiruddin. MK
