Aceh Barat Daya – Rencana pembentukan batalyon baru dinilai mencederai komitmen perdamaian Aceh dan berpotensi menimbulkan ketegangan.
Karena itu, Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menolak rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua JASA Said Fadli yang menilai kehadiran batalyon baru melanggar semangat Perjanjian Helsinki.
“Kami dengan tegas menolak kehadiran batalyon baru di Abdya. Langkah ini melukai hati rakyat Aceh dan tidak sejalan dengan semangat perdamaian yang telah dibangun selama dua dekade terakhir,” kata Said dalam pernyataan resmi, Jumat (17/10/2025).
Said menyebut pembentukan batalyon baru berpotensi memicu ketegangan di daerah yang selama ini kondusif. Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengambil keputusan sepihak terkait Aceh.
“MoU Helsinki adalah komitmen bersama. Ketika ada upaya membangun kembali basis militer besar di Aceh, itu artinya melanggar ruh perdamaian. Rakyat Aceh sudah trauma dengan masa lalu,” ujarnya.
“Rakyat Aceh sudah cukup belajar dari masa konflik. Kami tidak ingin situasi damai ini ternodai,” sambung Said.
Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menghibahkan lahan seluas 25 hektare di kawasan Lama Muda, Kecamatan Kuala Batee, untuk pembangunan Yon TP.
Hibah tersebut diumumkan dalam forum sosialisasi di Aula Makodim 0110/Abdya, Kamis (16/10/2025).
Dandim 0110/Abdya Beni Maradona menyatakan hibah tanah dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Sekretaris Daerah Abdya Amrizal memastikan proses hibah sedang dipercepat.
Kapoksahli Kodam Iskandar Muda Bambang Sulistyo Heri menjelaskan Yon TP merupakan program strategis pemerintah pusat.
Menurutnya, batalyon ini tidak hanya berfungsi dalam pertahanan, tetapi juga mendukung pembangunan di sektor pertanian, kesehatan, perikanan, dan infrastruktur.
“Yon TP bukan hanya tentang pertahanan, tapi tentang masa depan,” kata Bambang.
JASA meminta Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyampaikan keberatan resmi kepada pemerintah pusat.
Mereka juga mengimbau masyarakat tetap solid menjaga perdamaian.
“Jangan biarkan perdamaian ini dirusak oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat Aceh,” tutup Said.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
